Ia mengatakan dinamika yang terjadi karena perbedaan perbedaan pikiran warga. Ia membenarkan bahwa di Banain A ada tanaman porang.
“Karena memang porang di Banain ini ada, jadi mereka mau dikasih uang tapi itu pemberdayaan yang salah. Kita (pemdes) berbuat sesuatu itu, sudah konsultasikan ke Inspektorat dan pihak-pihak terkait dan juga Dinas PMD untuk diasistensi sehingga disarankan untuk tidak kasih masyarakat uang tapi harus dalam bentuk barang,” jelasnya.
Ia menuding warga yang protes tidak pernah ikut musyawarah desa terkait pengadaan porang.
“Itu hari kan tidak ikut , jadi sekarang sudah ada anakan ini baru protes,” katanya.
Dia menjelasakan pengadaan porang merupakan usulan dari dusun 2, RT 3 dan 4. Sehingga dijadikan sebagai usulan desa sehingga hasilnya untuk semua masyarakat desa dengan total 10.000 anakan porang dengan dana senilai Rp 100 juta.
“Terkait harga itu betul. Di Banain bisa Rp 1. 000 karena cabut dan langsung tanam , tapi dalam pemerintah lewat pihak ketiga, bukan dari orang perorangan karena kita butuh dokumentasi,” urai Lian.
Ia berharap masyarakat harus membangun komunikasi agar tidak salah paham.
“Kita harap agar masyarakat harus selalu komunikasi. Misalnya saat musyawarah tidak hadir, dapat cari tahu hasil musyawarah untuk kegiatan-kegiatan terhadap penetapan kegiatan dalam tahun ini,” ujarnya .(YA01)
