Dengan demikian, menurut Sunarso sejalan dengan dua visi besar BRI tersebut maka penerapan GCG menjadi salah satu cara bagi perseroan dalam menciptakan value perusahaan yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholders. Sehingga BRI akan terus berkomitmen meningkatkan praktik GCG dan mendukung seluruh rencana dan startegi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mewujudkan pasar modal yang kuat dan sehat.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi mengatakan dalam peta jalan pasar modal Indonesia 2023-2027 penguatan tata kelola menjadi salah satu enabler yang mendukung visi dan misi pasar modal. OJK memiliki target pengembangan kapitalisasi pasar modal mencapai Rp15.000 triliun atau sekitar 70% terhadap PDB Indonesia pada 2027.
“Oleh karena itu kapasitas dan kualitas tata kelola khususnya bagi perusahaan tercatat di pasar modal diharapkan mampu memenuhi standar best practice di skala regional maupun internasional. Salah satu standar yang menjadi acuan penilaian tata kelola bagi korporasi di tingkat regional adalah ACGS,” ujar Inarno.
Dalam acara yang sama, Direktur Utama PT BEI Iman Rachman mengatakan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana terlihat dari penilaian ACGS 2021 merupakan arahan top management dalam sebuah perusahaan yang membentuk kebijakan internal, disclosure informasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik.
“ACGS merupakan ajang internasional yang dinantikan oleh perusahaan tercatat di regional Asean. Oleh karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi pasar modal Indonesia melihat pencapaian perusahaan pertama pada Asean Top 20 Public Listed Companya atau PLC,” ujar Iman.
Oleh karena itu pihaknya berharap perusahaan tercatat Indonesia ke depan dapat terus menjaga performance serta penerapan GCG. Juga dapat meningkatkan standar tata kelola perusahaan agar perusahaan tercatat lebih kompetitif baik di dalam maupun di luar negeri.
Sebagai informasi, ACGS merupakan gagasan yang diinisiasi Asean Capital Market Forum (ACMF). ACGS ini ditujukan untuk memberikan pesan kepada dunia bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan top prioritas Asean saat ini dengan penetapan standardisasi yang ketat. ACGS pertama kali diluncurkan pada 2011 dan telah berkembang menjadi faktor pendorong untuk reformasi penerapan tata kelola perusahaan tercatat di negara-negara anggota ASEAN.
Penilaian ACGS terhadap 100 perusahaan tercatat Indonesia untuk periode 2021 pun mengalami peningkatan. Di mana skor rata-rata negara naik sebesar 9,36% dari 70,8 pada 2019 menjadi 77,4 pada 2021.
Hasil penilaian ACGS telah digunakan oleh regulator, SRO, investor, fund manager, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai salah satu referensi. Saat ini negara anggota Asean yang berpartisipasi dalam penilaian ACGS selain Indonesia adalah Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.(AP)
