Meskipun huhate telah terbukti ramah lingkungan, tantangan besar tetap ada, terutama perubahan iklim yang dapat mempengaruhi distribusi tuna dan tekanan dari metode penangkapan ikan lainnya yang lebih modern. Namun, di sisi lain, meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemrakarsa dalam perikanan berkelanjutan di dunia.
***
Tentang Indonesia Tuna Consortium
Indonesia Tuna Consortium (TC) diinisiasi pada tahun 2019 untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memformalkan Strategi Pemanfaatan Perikanan Tuna Tropis di IAW. Konsorsium ini didedikasikan untuk memastikan perikanan tuna yang sehat dan berkelanjutan serta mendukung masyarakat nelayan di seluruh Indonesia. TC bertujuan untuk mendukung pendekatan terkoordinasi dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, menyelaraskan para pemangku kepentingan utama di seluruh sektor pemerintah, industri, dan LSM, memfasilitasi dialog dan memulai proses untuk mendukung keterlibatan kolaboratif dalam pengembangan dan implementasi strategi pemanfaatan, terutama dengan asosiasi nelayan dan pemangku kepentingan perikanan skala kecil lainnya. TC saat ini terdiri dari lima anggota yang berbasis di Indonesia yaitu Yayasan MDPI, YKAN, Yayasan IPNLF Indonesia, Fair Trade USA, dan Marine Change.
Tentang Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Tropis di Perairan Kepulauan Indonesia
Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan merupakan kerangka kerja komprehensif yang menguraikan tindakan pengelolaan yang diperlukan untuk suatu perikanan dalam mencapai tujuan biologi, ekologi, dan sosio-ekonomi yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melaksanakan suatu strategi pemanfaatan untuk pengelolaan perikanan tuna tropis berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 107 tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang diperbaharui oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 121 tahun 2021.
Pada Juni 2023, strategi ini diluncurkan dan berfungsi sebagai panduan utama untuk memanfaatkan potensi tuna tropis secara berkelanjutan, mencakup:
1. Optimalisasi Produksi: melalui pengaturan jumlah tangkapan agar sesuai dengan batas lestari (Penangkapan Ikan Terukur – PIT)
2. Peningkatan Kelestarian : dengan mendorong metode ramah lingkungan seperti pole and line fisheries, open closure method.
.3. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Mendukung akses pasar dan keterlibatan industri, pemerintah, dan masyarakat adat pesisir.
Tentang Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan (LPP WPP)
LPP WPP adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan dalam mengoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017. Struktur Lembaga Pengelola Perikanan WPP terbagi atas 2 (dua) tingkatan, yaitu tingkat nasional dan tingkat wilayah. Pembentukan LPP WPP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan pendekatan ekosistem. Lokasi Kantor Sekretariat LPP WPP berada di 11 tempat di Indonesia antara lain: 1) WPP 571 di PPS Belawan, 2) WPP 572 di PPS Bungus, 3) WPP 573 di PPS Cilacap, 4) WPP 711 di PPN Pemangkat, 5) WPP 712 di PPN Brondong, 6) WPP 713 di PP Untia, 7) WPP 714 di PPS Kendari, 8) WPP 715 di PPN Ambon, 9) WPP 716 di PPS Bitung, 10) WPP 717 di PPN Ternate dan 11) WPP 718 di PPN Tual.
Laporkan
Redaksi
Youtube
