” Kader kami pak Danel Taimenas hadir dalam kesempatan itu dalam rangka penyelesaian tapal batas dan tidak dalam konteks menyerahkan apapun,” ujarnya.
Terkait wilayah Bandara El Tari Kupang, jelas dia, sesuai dengan keterangan BPN bahwa sertifikat Bandara El Tari berada di wilayah Kota Kupang.
“Sejak dulu, Bandara El Tari sudah masuk Kota Kupang. Bahkan infrastruktur di sekitar Bandara dibiayai APBD Kota Kupang,” jelasnya.
Wakil Ketua DPD I Golkar NTT Bidang Media dan Pengendalian Opini, Frans Sarong pada kesempatan itu mengatakan penjelasan Ketua DPRD Kabupaten Kupang untuk meluruskan sejumlah informasi bias yang beredar ditengah masyarakat kabupaten Kupang. Kehadiran Daniel Taimenas kata mantan jurnalis senior ini seolah-olah ikut menyerahkan Bandara El Tari Kupang kepada pemerintah Kota Kupang.
Padahal kata dia pertemuan pada tanggal 28 Desember 2020 yang lalu itu hanya membahas soal penyelesaian tapal batas.
” Sorotannya itu adalah seolah-olah Pemda kabupaten Kupang yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang sudah melakukan penyerahan aset dalam hal ini Bandara El Tari dari kabupaten Kupang ke Pemkot Kupang. Sorotannya ialah kalau itu yang terjadi, semestinya melalui paripurna di DPRD Kabupaten Kupang,” kata mantan wartawan harian Kompas ini.
Dijelaskannya yang terjadi sebenarnya bukan penyerahan aset tapi penyelesaian tapal batas sesuai dengan undangan yang diterima. Bahwa didalamnya termasuk dengan Bandara El Tari Kupang kata dia itu terjadi dengan sendirinya.(AP)
