” Persoalan yang diajukan oleh penggugat yakni mantan calon bupati Sabu Raijua, Takem Raja Pono mengenai perekapan berita acara hasil pemilihan bupati, menyangkut dengan Orient Patriot Riwu Kore yang mana berkewarganegaraan Amerika Serikat,” kata Beny Taopan.
Dijelaskannya negara Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu jika seseorang ingin mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah wajib berkewarganegaraan Indonesia.
Fakta yang terjadi di Sabu Raijua, kata dia salah satu kandidat yang terpilih diketahui berkewarganegaraan ganda. Sehingga harus ada langkah hukum harus yang diambil, agar dinilai apakah keputusan dan penetapan KPU itu tepat atau tidak.
“Langkah ke Mahkamah Konstitusi itu sudah terbatas terhadap keputusan KPU, sehingga PTUN menjadi ruang untuk menilai keputusan KPU itu sudah tepat atau tidak. Jika para tergugat tidak lagi hadir dalam sidang berikut, itu menjadi keputusan majelis hakim untuk menilai terhadap sikap itu, apakah nanti ditinggalkan dengan proses ini tetap berjalan atau tidak, itu adalah kewenangan dari manjelis hakim,” kata Beny.(AP)
Laporkan
Redaksi
Youtube
