Ia menilai Bahwa dalam persolan ini, Bupati TTU tidak cermat mengambil keputusan hal ini dapat dilihat bahwa banyak peserta yang dinyatakan tidak lulus namun memiliki nilai akhir lebih tinggi dibandingkan dengan yang dinyatakan lulus. ini salah satu contoh saja bahwa ada banyak kesewang – wenang bupati TTU yang terjadi dalam proses perekrutan calon PTT di TTU.
” Dalam gugatan juga kita meminta bahwa keputusan Bupati TTU terbukti cacat hukum dan/atau cacat prosedural yakni telah melanggar Undang – Undang Republik Indonesia no 30 Tentang Adminstrasi Pemerintahan , Peraturan Bupati Timor Tengah Utara no 71 Tahun 2021 serta melanggar AAUPB terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan dan asas pelayanan yang baik, maka berdasarkan pasal 64 jo pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan, terhadap obyek sengketa yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dicabut dan dibatalkan.
Robert mengatakan selain ke Pengadilan PTUN Kupang, Pihaknya juga telah membuat laporan resmi ke Ombusman NTT dan kami juga telah mempersiapkan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri kefamenanu.
” Saya pikir pelayanan publik di TTU sangat memprihatinkan hal ini juga dapat dibuktikan dengan Ombudsman telah telah menetapakn pelayanan rendah dengan zona kepatuhan merah di Kabupaten TTU sesuai hasil penilaian Ombudsman RI,” jelasnya. (SP)
