“Semisal ada sopir yang jemput tamu dengan berpakaian yang tidak layak, ada juga yang kendaraannya tidak punya STNK dan BPKB. Ini kan perlu diatur. Apalagi Labuan Bajo adalah destinasi wisata Super Premium,” tegasnya.
“Karena super premium, makanya wajib kita atur agar pelayannya juga super premium. Cara mengaturnya yakni lewat digitalisasi, sehingga semua bisa terakomodir dan bisa dikendalikan,” sambungnya.
Ketika ada tudingan PT. Flobamor memonopoli semua jasa wisata yang ada di Labuan Bajo dengan kebijakan tersebut, Abner Ataupah dengan tegas membantah. Dia menegaskan, PT. Flobamora tidak ada urusan dengan jasa wisata, karena itu urusannya agen travel, operator tour, maupun pelaku wisata.
Justru menurut Abner, para pelaku wisata tersebut nantinya akan bekerja sama dengan PT. Flobamor.
Sementara untuk jasa transportasi, nanti akan didaftarkan melalui aplikasi INI SA untuk diatur bagaimana ijinnya, kelengkapan surat-surat kendaraan, sampai kepada standar-standar pelayanan yang ditetapkan.
“Jadi PT. Flobamor tidak memonopoli, tetapi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Pemprov NTT dalam hal regulasi. Mengatur standarisasi, manajemen dan digitalisasi, itu fungsi PT. Flobamor di sini,” tegasnya.
Namun yang perlu diketahui, jelas Abner, bahwa di dalam tarif tersebut sudah mencakup empat hal utama yakni; pertama, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu tiket masuk ke Pulau Komodo beserta kegiatan-kegiatan di dalamnya.
“Kalau orang beli paket Rp15 juta dia bebas keluar masuk selama satu tahun dan perlu bayar lagi. Jadi PNBP itu sudah ada di dalamnya. Tiket masuk tidak berubah sesuai peraturan yang ada,” jelasnya.
Fasilitas yang di dapat konsumen yakni saat tiba di Bandara Komodo, disambut di Lounge VIP dan bisa menikmati berbagai makanan dan minuman secara gratis, barang bawaannya pun diurus petugas bandara.
Setelah itu, lanjut Abner, ada penjemputan menggunakan mobil lokal dengan standar baik jenis kendaraan maupun pelayanan yang ditetapkan. Soal ini, harga di lapangan bisa juga dinaikan dari harga pasaran saat ini.
Selanjutnya, apabila pengunjung diantar ke pelabuhan, setibanya di sana akan mendapatkan makanan ringan dan minuman, kemudian berangkat ke Pulau Komodo atau Pulau Padar. Setelah menikmati suasana di sana, pengunjung akan mendapatkan souvenir gratis.
“Souvenir itu pun diambil langsung dari masyarakat Komodo. Artinya masyarakat Komodo tidak perlu lagi berjualan, hanya memproduksi, karena sudah pasti ada yang membeli,” jelas Abner.
“Kadang selama ini jualan mereka tidak laku. Kada pulang tanpa satu pun yang terjual. Nah, kali ini ada kepastian. Kedepan kalau bisa konter-konter souvenir di sana kita kosongkan saja. Benar-benar itu buat komodo. Souvenir itu bisa ditauruh di Bandara atau Pelabuhan atau di tempat yang lebih rapih dan punya standar lebih tinggi,” katanya.
Keempat, biaya konservasi. Untuk hal konservasi ini mencakup banyak hal dan tertuang dalam PKS antara Balai TNK dan PT. Flobamor, baik itu renncana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
“Jadi nantinya tahun pertama bisa dievaluasi, apakah berjala sesuai rencana ataukah sebaliknya. Begitu juga dengan tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta biaya konservasi ini dimanfaatkan oleh PT. Flobamor sendiri,” terangnya.
Berbagai hal yang mencakup konservasi adalah pengelolaan sampah, penanaman dan transplantasi terumbu karang yang mana sesuai dengan hasil kajian Balai Konservasi, penelitian-penelitian lanjutan, pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM, penanaman pohon, penanaman bambu, serta hal lain yang berhubungan dengan konservasi.
“Secara detail pun telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Flobamor dan Balai Taman Nasional Komodo. Jadi ini bukan suka-sukanya PT. Flobamor. Tidak bisa juga dilakukan secara sepihak oleh PT. Flobamor,” ujarnya.(AP)
