Kata dia, Bandung mencatat Rp1 miliar untuk 4.186 kasus dan Rp3,9 miliar untuk 915 kasus. Sementara itu, Surabaya menembus Rp1,5 miliar untuk 7.225 kasus serta Rp6,7 miliar dan 2.182 kasus.
“Bila disandingkan dengan data kadar polusi udara, data kami menunjukkan peningkatan perawatan peserta jaminan kesehatan nasional akibat ISPA. Kami mengambil ISPA karena secara jangka pendek, polutan-polutan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan,” jelas Adian.
Ketua Tim Kerja Analisis Data Pusdatin Kementerian Kesehatan Farida Sibuea mengatakan, data Kemenkes juga menunjukkan adanya peningkatan penderita ISPA pada 2022 dan 2023. Namun, dia mengingatkan agar ada penelitian lebih lanjut untuk mendalami hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan.
Kepala RCCC-UI Budi Haryanto mengungkapkan, timnya sedang melakukan analisis literatur atas 5.600 riset tentang hubungan polusi udara dengan penyakit pernapasan dari seluruh dunia. Dia berharap, temuan riset ini dan hasil lokakarya dapat menjadi salah satu langkah bagi K/L untuk bersama-sama memahami masalah penyakit pernapasan.
“Dengan data yang bisa digabungkan ini, nanti kita bisa buat model prediksi. Misalnya, berapa persen penyakit terkait polusi udara akan bertambah saat terjadi peningkatan konsentrasi particulate matter (PM)2,5,” ujar Budi.
Menurut dia, upaya awal model ini sudah dilakukan oleh RCCC-UI dengan Bappenas pada 2022.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin menyampaikan, Jakarta merupakan wilayah darurat untuk penanganan polusi udara. Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dan kajiannya juga sudah lebih lengkap.
“Kalau kita biarkan, nanti daerah-daerah juga akan jatuh ke kondisi yang sama kalau kita tidak melakukan intervensi,” ungkap Rachmat.(SP)
Laporkan
Redaksi
Youtube