“Supaya kalau kita buka lahan-lahan kita yang pohonnya banyak, belukarnya banyak, kita pakai dengan eksa dan doser sehingga cepat. Bapak presiden ketika dalam kunjungan kemarin di Belu dan TTS, beliau memahami betul bahwa alam kita perlu alat berat seperti itu untuk membuka lahan. Saya bilang kalau kita punya lahan ada, tapi kita tunggu musim hujan baru garap. Kalau kita sudah punya alat berat maka kita akan buka lahan-lahan kita sehingga kita mampu kejar 500 ribu hektar itu dengan baik,” jelas Viktor.
Atas berbagai upaya ini, maka dia meminta tidak saja kepada Bupati Flores Timur melainkan seluruh kepala daerah agar tidak membagikan alat berat kepada msyarakat, melainkan memfasilitsinya dengan membentuk sebuah organisasi.
Organisasi inilah yang akan memanage secara baik tentang distribusi dan pen gelolaan alat-alat berat di lapangan agar tidak ada yang ‘tidur’.
Karena ada pengalaman, seusai menggarap lahannya. Beberapa alat berat dibiarkan nganggur, sedangkan wilayah lain justru tak tersentuh karena kekurangan alat berat.
“Nanti pak bupati agar tidak boleh membagi traktor langsung ke masyarakat. Kesalahan kita itu, membagikannya kepada masyarakat. Lalu ada orang yang kerja habis dan stop alatnya. Kita tidak berada pada satu konsolidasi desain program yang baik dan tepat karena itu kita harus konsolidasi semua, tarik semua dan kita buat dalam satu organisasi pelayanan pengolahan lahan. Supaya kita bisa fokus semua,” ungkap VBL.
Masih menurut Viktor, Pemprov NTT terus bergerak maju dengan program TJPS ekosistem pembiayaan yang baru, yakni alat berat, benih, pupuk serta offtaker disiapkan dan masyarakat hanya diminta bekerja dan mendapatkan keuntungan Rp28 Juta setiap satu hektar.
“Masyarakat hanya menanam saja. Para Kades dan camat hanya mendampingi masyarakat untuk menanam. Itu langkah terbaru yang kami siapkan dalam ekosistem pertanian yang kami sebut dengan membangun wirausaha mandiri. Saat ini kita butuh lahan sebanyak-banyaknya untuk TJPS ekosistem baru,” tutup VBL. (HUMAS BANK NTT)
