Sementara itu Dirut Bank NTT, Harry Aleksander Riwu Kaho, dalam sambutannya mengatakan, kinerja Bank NTT terus mengalami peningkatan yang luar biasa, meski Provinsi NTT masih dalam transisi dan transmisi pandemi Covid-19.
“Kinerja keuangan Bank NTT di hari ke-17 bulan Mei tahun 2022, laba kita terus menunjukan peningkatan yang luar biasa. Semua operasional bank juga berjalan normal dan sehat,” ujar Dirut Aleks Riwu Kaho.
Berdasarkan asesmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT selama dua periode, tingkat kesehatan Bank NTT dari waktu ke waktu semakin mengarah ke arah yang jauh lebih bagus.
“Sekarang ini Bank NTT sangat sehat. Sehingga aktifitas kita juga semakin bertambah, ditambah lagi dengan perkembangan bank pada digitalisasi, karena OJK sendiri sudah ijinkan kita untuk full digitaslisasi,” jelasnya.
Meski demikian, kata Dirut Alex, pengalihan bank NTT ke sistem digitalisasi akan dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan modal dan perkembangan keuangan bank. “Jadi penyesuaian layanan digitalisasi akan kita lakukan sesuai kemampuan bank,” terangnya.
Dia menjelaskan, prioritas utama Bank NTT saat ini adalah terkait kontribusi terhadap semua Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan misi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi semua daerah di Provinsi NTT, termasuk Pemda Malaka.
“Sehingga kerja sama kita hari ini, selain membantu program Pemda Malaka, harus juga ada program lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan keuangan. Kami siap untuk ditugaskan sebagai fungai intermediasi,” ungkap Alex Riwu Kaho.
Bank NTT saat ini sedang dalam proses menerbitkan Imani, yang dapat membantu Pemda Malaka melakukan pungutan retribusi, karena pembayaran menggunakan Imani jauh lebih mudah, murah, cepat, aman dan handal.
“Sebagai contoh pembanding, di beberapa kabupaten itu masuk sampai pada retribusi pasar menggunakan alat bantu itu secara real time. Karena biaya pungutan langsung masuk ke rekening masing-masing Pemkab,” kata Dirut Alex.
“Karna dia menghilangkan biaya penerbitan karcis yang sudah diatur dalam Pergub maupun Perda, bahwa pemungutan per lapak dengan tarif Rp1.500 rupiah. Ini hanya untuk menertibkan pengelolaan yang selama ini belum tertib,” tandasnya. (*)
