“Dengan adanya program ini masyarakat luas dan calon investor dapat lebih terinformasi mengenai aset-aset agunan BNI yang akan dilelang dan proses serta prosedur lelang itu sendiri,” sebutnya.
Made menambahkan, perseroan mempunyai berbagai jenis aset agunan yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Melalui program ini, kolaborasi dengan DJKN melalui KPKNL bersama kantor ATR/BPN diharapkan menjadi kerja sama yang konstruktif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah terjalin selama ini.
“Diharapkan dengan adanya program ini dapat mempermudah dalam memproses lelang aset-aset agunan BNI yang tersebar di seluruh daerah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Joko menyatakan, kerja sama BNI dan DJKN sudah dilaksanakan beberapa tahun. Menurutnya, dari hasil evaluasi kegiatan lelang dampaknya cukup baik tercermin dari peningkatan angka lelang aset agunan setiap tahunnya.
“Ternyata kegatan ini dampaknya lumayan bagus, setiap tahun pertumbuhan dari jumlah yang dilelang dan rupiahnya pun bertumbuh. Tiap tahun permohonan barang yang dilelang semakin bertambah,” katanya.
Joko menilai, keberhasilan program Gelegar Lelang Agunan BNI ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama semua pihak dalam menjaring para investor dan pembeli.
“Semoga di tahun 2023 berjalan dengan baik, sudah kita diskusi, forum ini sebagai pemicu saja, minggu depan akan ditindaklanjuti, apa yang kita canangkan gerakan lelang BNI dan DJKN bisa berlangsung lama,” tandasnya.
Adapun, Supardy menyampaikan gelegar lelang pada hari ini merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset debitur yang dijadikan sebagai agunan kredit kepada pihak perbankan seperti BNI.
Kementerian ATR/BPN secara langsung berperan untuk memberikan pendaftaran hak tanggungan terhadap aset debitur yang menjadi agunan pinjaman bagi lembaga perbankan yang menjadi kreditur.
“Kegiatan hari ini juga sebagai upaya memastikan implementasi UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjamin dan memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.” (AP)