Kupang, NTTPediaid,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelaskan proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) menggunakan mekanisme dan sistem yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi nama peserta yang telah ditetapkan dalam sistem kementerian.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial, terutama unggahan sejumlah akun anonim yang dinilai memuat informasi hoaks dan menyesatkan (misleading) terkait proses seleksi dan pelaksanaan Pelatihan BCKS.
Ambrosius menjelaskan, mekanisme seleksi BCKS mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Surat Dirjen GTK Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.
Dalam ketentuan tersebut kata Ambrosius, calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berpendidikan minimal S-1/D-IV, memiliki sertifikat pendidik, berpangkat minimal III/C, berusia maksimal 56 tahun saat menjabat, memiliki kinerja baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, serta tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.
Dijelaskannya, proses seleksi BCKS dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Ambrosius mengatakan guru ASN yang memenuhi persyaratan terlebih dahulu mengunggah dokumen melalui sistem informasi Kemendikdasmen. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen administrasi yang disampaikan peserta.
” Guru yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti seleksi substansi yang diselenggarakan Direktorat KSPSTK. Peserta yang lulus seleksi substansi berhak mengikuti Pelatihan BCKS,” kata Ambrosius kepada sejumlah media di Kupang, Senin, 16/11/2026.
Dijelaskannya lebih lanjut, dalam pelaksanaan seleksi administrasi, sebanyak 1.103 guru diundang melalui Aplikasi Ruang GTK pada 15 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 511 orang mengunggah dokumen dan seluruhnya dinyatakan lulus administrasi, sedangkan 592 orang tidak mengunggah berkas.
Ambrosius menjelaskan, sebanyak 511 peserta diundang mengikuti seleksi substansi pada 29 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, 480 orang mengikuti seleksi, sementara 13 orang tercatat tidak hadir.
Berdasarkan pengumuman Kemendikdasmen melalui Direktorat KSPSTK pada 26 Januari 2026, sebanyak 304 peserta dinyatakan lulus seleksi substansi dan 176 orang tidak lulus.
Ia mengatakan, Pelatihan BCKS diselenggarakan oleh Kemendikdasmen melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTT. Pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2026 yang dialokasikan dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Menurut Ambrosius, kepanitiaan pelatihan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama BGTK Provinsi NTT. Adapun peserta pelatihan merupakan guru atau kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Ambrosius menjelaskan, penetapan nama peserta mengacu pada data dalam Sistem Informasi Manajemen KSPSTK (SIM KSPSTK) yang dikelola Direktorat KSPSTK Kemendikdasmen.
Dengan demikian kata Ambrosius, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi nama peserta di luar data yang tercantum dalam sistem tersebut.
” Pelatihan BCKS dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 3–12 Oktober 2026 dan diikuti 157 dari 159 peserta yang diundang. Dua peserta lainnya tidak hadir karena sakit dan kedukaan,” jelasnya.
Sementara itu, tahap kedua berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.
” Secara keseluruhan, terdapat 12 orang yang tidak mengikuti pelatihan pada kedua tahap tersebut. Rinciannya, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang telah berpindah ke Kemendikdasmen sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang merupakan kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang berusia di atas 56 tahun, serta lima orang berstatus PPPK,” katanya.
Terkait informasi yang menyebut ada guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS, Ambrosius menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
” Nama peserta yang dipanggil mengikuti pelatihan telah disesuaikan dengan hasil seleksi yang diumumkan Direktorat KSPSTK melalui sistem resmi Kemendikdasmen. Sistem tersebut juga akan menolak proses administrasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan,” katanya.
Ambrosius juga membantah pemberitaan yang menyebut Pelatihan BCKS hanya bersifat formalitas. Menurut Ambrosius, sejumlah peserta justru menyampaikan bahwa pelatihan berlangsung dengan disiplin dan melalui tahapan yang ketat.
” Selama pelatihan, peserta harus mengikuti jadwal kegiatan mulai pukul 04.00 hingga 21.00 WITA. Mereka juga diberikan berbagai penugasan individu maupun kelompok yang membutuhkan waktu dan tenaga,” kata Ambrosius.(AP)







