*Pengusaha dan State itu Satu*
Soal ada pandangan bahwa kepetingan penetapan tarif itu erat kaitannya dengan kepentingan invasi dan investasi bisnis, Marius Jelamu mengatakan bahwa negara tanpa bisnis itu tidak berkembang. Tidak akan maju karena dimanapun didunia ini yang namanya pebisnis dan state (negara) itu harus satu untuk membangun ekonomi dan peradaban bangsa.
Peranan pengusaha dan pebisnis besar juga sangat dibutuhkan, dan yang paling penting adalah bahwa kalaupun mereka ada didalamnya, harus ada pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk masyarakat.
“Saya mau katakana Bali itu maju sepeti sekarang bukan semata-mata peran negara, tetapi peranan pebisnis besar. Negara tidak akan mampu membangun hotel bintang lima dan restoran elit, itu kerjaan pengusaha. Jadi dimanapun negara maju, pengusaha dan state itu satu,” ujarnya.
Ia kemudian merincikan, saat ini kekuatan ekonomi nasional sebesar 85% digerakan oleh finance non state (uang bukan milik negara). Hanya 15% uang milik negara, 85% adalah uang milik non pemerintah. Inilah sebabnya, mereka yang non pemerintah ini harus diajak berkolaborasi dan bekerjasam dengan pemerintah.
*PT. Flobamora Dibutuhkan*
Soal ancaman ketidakberdayaan potensi sumber daya lokal hal mana dugaan lebih banyak pelaku wisata dari luar terutama Bali dan NTB yang terlibat mengusai bisnis pariwisata di Manggarai Barat dan NTT, dia menjelaskan bahwa rantai ekonomi dan jejaring harus digerakan secara baik serta terkoordinasi dan juga kolaborasi.
Untuk itulah diharapkan PT. FLobamor sebagai salah satu BUMD milik Propinsi NTT bisa diberi ruang lebih untuk mengelola potensi besar Taman Nasional Komodo ini secara professional, terukur dengan visi ekonomi yang brilian demi kesejatheraan rakayat secara luas.
“PT. Flobamora dibutuhkan untuk mengendalikan urusan ekonomi ini dengan skema pemberdayaan yang professional adil dan kompetititf melibatkan para pelaku wisata lokal,” tegasnya.
Sementara dari sisi regulasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) NTT selaku regulator harus terlibat untuk mengatur ketentuan-ketenuan yang memang memberi ruang lebih bagi para pelaku wisata lokal untuk mengambil bagian.
Dalam konteks mengendalikan Paket tour misalnya, berapaun tamu kapal pesiar ataupun wsatawan dari bali masuk ke NTT maka paket tournya harus berkolaborasi dengan orang NTT, tour leadernya harus dari NTT.
Tamu silakan dari mana saja katakana dari Bali ke Labuan Bajo maka yang menerima mereka disana itu mulai dari guidenya harus orang-orang lokal.
Tentu juga soal rate paket wisata katakana 4 hari 3 malam harus dicek, berapa yang dijual oleh tour leader itu? Inilah peran Dinas pariwisata propvinsi NTT dan Manggari Barat harus dikontrol dan diawasi sehingga praktek-praktek penentuan tariff secara terselubung atau non standar tidak terjadi dikalangan pelaku usaha itu sendiri.
Disinilah peran pemerintah sebagai regulator, perlu cek penerapan tariff oleh tour leader apakah normal, terlalu tinggi atau terlalu murah dan atau tidak layak diberikan kepada pengusaha lokal kita.
“Kita minta para tour leader untuk tidak boleh tutup mereka punya paket tour, ittenerary nya harus jelas dan diketahui pengusaha lokal.
Dengan demikian ketika ada cukong-cukong atau pelaku yang bermain harga tinggi dalam memasarkan paket tour ke TNK dan lainnya mesti bisa ditekan karena kuat dugaan selama ini praktek-praktek penerapan harga secara sepihak oleh pelaku wisata terpantau lebih memberatkan wisatawan khususnya untuk tamu group dan lain sebagainya.
“Itulah fungsi pengawasan dari pemerintah. Jadi tidak boleh membiarkan para pelaku seenaknya menetukan tariff atau harga. Harus diawasi betul karena kita yakin pasti ada praktek-praktek itu dilapangan, selama ini. Bahkan tariff yang dipatok bukan lagi Rp 15 juta perorang bisa lebih dari Rp 5juta hingga Rp 10 juta perorang mungkin saja ada,” katanya.
Dia juga menegaskan soal peran syahbandar misalnya, harus tegas dan tidak boleh kong-kalikong dengan pelaku wisata, ini bisa bahaya.
Dinas perhubungan betugas mengecek keselamatan dan kelayakan kapal , tiap hari harus ada dipelabuhan. Juga termasuk menanyakan kepada tamu-tamu itu, berapa yang dibayar untuk paket wisata ke TN pulau komodo.
“Untuk mengecek permainana tariff secara illegal, Pemerintah harus juga siapkan tim advance untuk melakukan investigasi sehingga dugaan-dugaan praktek mafia tariff dapat ditekan sedemikian rupa, tegasnya.
*Online Registration, Sebuah Kemajuan*
Soal penerapan system penjulan tiket secara online ke TN Pulau Komodo dan Padar, Marius menilai itu adalah sebuah terobosan yang maju yang memudahkan semua pihak baik wisatawan untuk melakukan registrasi secara digital dan juga memanfatkan semua tawaran harga dan fasilitas yang diinginkan.
Online System itu juga memudahakan semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap Manajemen PT. Flobamor dalam kinerjanya. Harusnya didukung karena jejak digital itu lebih mudah diawasi ketimbang teriak-teriak dijalan dan lalu membuat dugaan-dugaan serta tafsir liar yang menguras waktu dan energy.
Platform digital yang diterapkan katanya sangat memudahkan semua pihak untuk menikmati fasilitas layanan yang well organiazed, terukur, standard serta jauh dari praktek-praktek mafia yang berdampak pada ketidaknyamanan pengunjung serta kualitas layanan yang tidak linear.
“Keraguan pada PT. Flobamor itu tidak perlu berlebihan, semua kinerja mereka justru terkontrol dengan system. Semua orang bisa dengan mudah memantau justru dari HP anroid masing-masing. Ini kemajuan transformasi digital yang sudah saatnya diterapkan untuk memudahkan siapapun,” kata Doktor asal kabupaten Manggarai Barat ini.
Dengan system itupun publik bisa mengontorl setiap rupiah yang masuk apakah itu wisatawan dari Amerika, Eropa dan laim-lain yang membeli tiketnya dari PT. FLobamor, uangnya dimasukan kemana dan tentu melalui Bank NTT sebagai bank daerah, itu bisa dengan sangat mudah diawasi.
Soal monopoli peran dilapangan oleh PT.Flobamor katanya itu tuduhan yang terlalu dini. Menurutnya PT. Flobamor dalam urusan ini hanya menjadi koordinator, tugasnya mengorganisasi, sementara semua peran dilapangan itu melibatkan semua pelaku usaha lokal baik sopir, pengusahan angkutan, kapal, guide, petugas pintu masuk para ranger dan petugas kesehatan lapangan, termasuk masyarakat di destinasi yang memasarkan produk-prodik UMKM nya.
Dibutuhkan suatu sitem yang bagus, antara pemerintah provinsi dan pemerintah Manggarai Barat sehingga tidak menimbulkan gesekan antar pelaku.
Pelaku juga diminta memahami maksud baik pemerintha, ketika uang itu masuk ke pemerintah juga tentu dikelola dengan professional untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Jadi skop besar yang diurus pemerintah.
PT. Flobamora bersama lintar sektor juga harus memastikan semua SDM Tour Operator dan fasilitas kapal-kapal yang dikelola benar dan memenuhi standar sertifikasi sehingga pelayanan menjadi paripurna untuk wisatawan.
Demikian pula untuk kapal-kapal yang kini beroperasi harus berada dibawah satu otorita sehingga terorganisasi dengan baik serta matching dengan online system yang ada. Mereka tidak boleh berada diluar system sehingga pengontrolannya mudah dari semua aspek.
Juga soal harga tiket dari Labuan bajo ke pulau komodo berapa, harus dicek betul dan berapa pajak penerimaan negara dari situ. Itu harus jelas, termasuk berapa biaya parkir selama kapal itu berada di perairan komodo. (tim)
Laporkan
Redaksi
Youtube
