Untuk diketahui, sebagai pengganti alat rekam transaksi online (tapping box), Bank NTT menyediakan EDC sebagai sarana pembayaran pajak daerah yang memiliki fitur, salah satunya MPOS yakni aplikasi yang diperuntukkan untuk pajak hotel dan resto. Tak hanya itu, ada juga aplikasi retribusi untuk retribusi daerah seperti parkir, wisata, pasar dan sebagainya. Dan ada juga dashboard monitoring yakni fitur yang disewakan kepada Pemda untuk mengontrol dan mengatur besaran nominal pungutan pajak dana retribusi daerah.
Ditambahkan Handayani bahwa KPK ingin memastikan pendapatan dari pajak daerah ini tidak bocor ke saku oknum tertentu. “Salah satu upayanya adalah ada data yang terkoneksi dan ada sistem yang bisa mengendalikan. Kalau empat Pemda ini belum punya sistem pembayaran pajak, ini sangat rentan sekali. Kami juga khawatir. Pajak-pajak daerah yang masuk sudah dikelola dengan benar, atau jangan-jangan sudah dikorupsi disana. Nah kita harap Bank NTT bisa berperan. Setelah rapat ini kami mendorong agar ada rekomendasi, Pemda segera diproses untuk proses integrasi data pajaknya. Agar potensi-potensi penyelewengan ini bisa terhindari,”tegasnya serius.
Saat itu pihak Bank NTT menjelaskan mengenai host to host Bank NTT dan pemerintah daerah dalam pembayaran pajak dimana dari Pemerintah Provinsi NTT beserta 22 kabupaten/kota, sebanyak 19 daerah pembayaran pajaknya dalam status live sedangkan empat lainnya masih berproses. Keempat kabupaten itu, Sabu Raijua, Sumba Barat, Lembata dan Nagekeo.
Diperjelas Direktur Dana dan Treasury Bank NTT, Yohanis Landu Praing bahwa kendala yang dihadapi Pemda yang masih dalam proses H2H yakni pihak Pemda belum memiliki system pembayaran pajak daerah. Tak hanya itu, melainkan Pemda pun belum menganggarkan biaya untuk pengadaan system pembayaran pajak daerah serta terakhir, Pemda masih dalam proses pemilihan vendor.
“Kami sudah sampaikan kelebihan dan kekurangan vendor sehingga silahkan Pemda memilih. Sedangkan pembayaran pajak, kami gunakan seuruh kanal. Baik lewat ATM, Di@ BISA, Be Ju BISA, juga Tokopedia. Selain konvensional melalui teller,”tegas dia.
Pertemuan itu diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, diantaranya KPK menitip pesan, jika kerjasama pembayaran pajak dan retribusi harus didorong untuk dilaksnakan pada tahun 2022, namun jika dilaksnakaan di awal 2023, maka dirasa perlu ada upaya yang memudahkan Pemda. Juga, KPK meminta agar data-data mengenai pajak dilengkapi dan dikirimkan agar mereka bisa mempelajarinya, karena Bank NTT merupakan bagian dari Pemda dengan kewenangan dan kemampuan yang diperuntukan membantu Pemda dari sisi penerimaan daerah. “Kami minta data MPOS, kami akan badingkan karena potensi di daerah itu banyak. Banyak restoran, tempat makan, dan sebagainya, hanya sebagian kecil yang bayar pajak,”pungkas Haris.
Di awal Rakor, Dir TI & Ops Bank NTT, Hilarius Minggu menegaskan bahwa pihak Bank NTT siap melaksanakan semua keputusan yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat NTT, serta siap bekerjasama. (AP)
Laporkan
Redaksi
Youtube
