Jakarta, NTTPedia.id,- Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam rapat kerja, Kamis (4/12/2025.
Seperti disaksikan pada Youtube TV Parlemen, Usman menilai paparan Menteri tidak fokus dan tidak menjawab inti persoalan mengenai korban jiwa akibat bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa situasi lapangan membutuhkan perhatian serius, bukan penjelasan yang melebar tanpa menyentuh masalah utama.
” Pak Menteri tadi melebar ke mana-mana. Seharusnya fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri tidak punya hati nurani,” kata Usman yang berasal dari Daerah Pemilihan NTT II.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti kunjungan Menteri saat berada di NTT, di mana ia mengaku sudah meminta Menteri untuk melihat langsung kondisi hutan Mutis yang terancam kritis. Namun, Menteri justru memilih kunjungan lain.
” Saya minta Pak Menteri ke Mutis karena itu bisa terjadi seperti Sumatera. Tapi Pak Menteri lebih pilih pesiar ke Rote. Apa-apaan ini?” , kata Politisi PKB ini.
Usman turut mempertanyakan ketidaksesuaian antara penjelasan Menteri dengan kebijakan di lapangan terutama terkait penerbitan izin pemanfaatan hutan yang tetap keluar meski Bupati setempat telah meminta agar izin tersebut ditutup.
” Yang disampaikan Pak Menteri tidak sejalan. Ini seolah-olah kita bisa diakali. Ini ruang terhormat, jangan main-main dengan izin,” ujarnya.
Ia juga menuntut penjelasan rinci mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan hutan yang gundul, termasuk bagaimana menumbuhkan kembali pohon berdiameter besar.
” Pohon diameter dua meter itu tumbuhnya berapa tahun? Ini harus dijelaskan. Jangan lempar ke pemerintahan sebelum-sebelumnya,” jelasnya.
Usman meminta Menteri lebih fokus dan serius menangani kehutanan. Ia bahkan menantang Menteri untuk mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya.
” Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Saya minta fokus pada tiga provinsi ini, jangan asal bicara,” jelasnya.
Rapat kerja berlangsung panas dengan berbagai desakan agar Kementerian Kehutanan bertindak tegas dalam menangani kerusakan hutan dan bencana ekologis yang semakin meluas.(AP)
