Kupang, NTTPedia.id,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat rantai pasok pangan dan menggerakkan ekonomi daerah.
Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Simon Petrus Kamlasi (SPK) menegaskan program MBG menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan gizi nasional, seperti stunting, anemia, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi.
” Program ini bukan hanya soal makan, tetapi bagaimana memastikan generasi kita tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing,” ujarnya saat menyampaikan materi dalam lokakarya penguatan program pendidikan dan gizi serta koordinasi rantai pasok pangan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat, 10/04/2026.
Menurutnya, MBG dirancang sebagai program terpadu yang mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan ekonomi daerah. Selain meningkatkan status gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak dan mendukung proses belajar peserta didik.
Hingga 8 April 2026, program MBG telah menjangkau 61,8 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Pelaksanaannya didukung oleh 26.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 10.369 di antaranya telah memenuhi standar layanan yang ditetapkan.
Simon menambahkan, dampak ekonomi dari program ini cukup signifikan karena melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku pangan. Skema tersebut dinilai mampu memperkuat rantai pasok berbasis lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Adapun sasaran utama program ini meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Untuk peserta didik, distribusi makanan dilakukan di sekolah selama lima hari dalam seminggu dengan menu segar dan bergizi seimbang, sementara pada hari keenam disediakan makanan siap saji.
Sementara itu, bagi kelompok non-peserta didik, distribusi dilakukan sepanjang minggu dengan penyesuaian tertentu. Pada periode puasa, makanan disalurkan menjelang waktu berbuka, dan untuk wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, distribusi dilakukan lebih intensif.
Dalam menjaga kualitas, pemerintah mengutamakan penggunaan bahan pangan segar dengan kandungan gizi seimbang serta membatasi makanan olahan. Bahan baku juga diprioritaskan berasal dari produsen lokal guna mendukung perekonomian daerah.
Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola program melalui berbagai regulasi, termasuk yang mengatur keamanan pangan, higiene, sanitasi, serta pengelolaan limbah.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya konsistensi kualitas menu, kesiapan sumber daya manusia, kesinambungan pasokan bahan baku, serta koordinasi antar lembaga.
” Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat,” kata SPK.
Saat ini kata SPK program MBG turut didukung lebih dari 1,15 juta tenaga pelaksana yang tersebar di berbagai daerah, dengan SPPG sebagai ujung tombak dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan optimal di seluruh Indonesia.(AP)
