Kupang, NTTPedia.id,- 30 tahun setelah penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996, peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli kembali diperingati sebagai salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Bagi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa, tragedi tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum yang mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perjuangan demokrasi di tengah kuatnya tekanan rezim Orde Baru.
Pandangan itu disampaikan Yunus saat membuka Refleksi Kudatuli yang digelar DPD PDI Perjuangan NTT di halaman kantor partai, Senin, 27/07/2026 malam. Kegiatan tersebut dihadiri kader partai, mahasiswa, organisasi kepemudaan, seniman serta masyarakat yang bersama-sama mengenang peristiwa 27 Juli 1996.
Menurut Yunus, makna Kudatuli tidak berhenti pada bentrokan yang terjadi di Jakarta tiga puluh tahun silam. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi dan keadilan merupakan cita-cita yang harus terus diperjuangkan.
” Peristiwa Kudatuli bukan sekadar kita kenang sebagai sebuah peristiwa biasa. Kudatuli adalah sebuah catatan sejarah bahwa demokrasi dan keadilan memang harus kita perjuangkan sampai kapan pun,” kata Yunus.
Ia kemudian mengajak generasi muda, terutama mahasiswa, untuk tidak melupakan perjalanan panjang demokrasi Indonesia. Menurutnya, sejarah bangsa memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara pernah digunakan untuk membungkam lawan-lawan politik.
Dalam refleksinya, Yunus mengawali penjelasan dari perjalanan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Menurutnya, sejarah mencatat Bung Karno mengalami proses yang disebutnya sebagai “kudeta merangkak” hingga kehilangan kekuasaan dan mengakhiri hidupnya sebagai tahanan politik.
” Dengan menggunakan segala kekuatan negara yang kita tahu dalam sejarah kita, berhasil melakukan kudeta merangkak terhadap Presiden pertama kita, Insinyur Bung Karno. Sampai akhir hayatnya, beliau mengembuskan napas terakhir sebagai tahanan politik,” ujarnya.
Bagi Yunus, perjalanan demokrasi Indonesia tidak pernah berlangsung dalam situasi yang mudah. Ia kemudian menghubungkan perjalanan sejarah tersebut dengan munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai figur politik yang menghadapi dominasi kekuasaan Orde Baru.
Menurutnya, pada masa itu Megawati mungkin dipandang sebagai sosok yang kecil dalam pertarungan politik nasional. Namun, justru karena keberaniannya menghadapi praktik kekuasaan, Megawati memperoleh simpati luas dari masyarakat.
“Sejatinya, Ibu Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai sosok yang menghadang praktik kekuasaan Orde Baru. Karena itu, berbagai upaya terhadap kepemimpinan PDI saat itu terus dilakukan,” kata Yunus.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap PDI mencapai puncaknya ketika kantor partai di Jalan Diponegoro diserbu pada 27 Juli 1996. Peristiwa berdarah itu, menurut Yunus, justru menjadi titik balik yang memperbesar dukungan publik kepada Megawati.
Perjalanan politik Megawati, lanjutnya, semakin memperoleh simpati dari kalangan marhaen, rakyat kecil, mahasiswa, dan berbagai kelompok pro-demokrasi yang menilai demokrasi sedang mengalami kemunduran.
Yunus juga menyinggung keputusan Megawati untuk tidak mengikuti Pemilu 1997. Menurutnya, keputusan itu lahir dari pandangan bahwa proses pemilu saat itu tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil.
“Kelompok pro-Mega terus mengusung Ibu Megawati sebagai simbol ketertindasan demokrasi dan simbol ketidakadilan. Dari sanalah kemudian semakin menguatkan posisi beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, gelombang dukungan terhadap Megawati kemudian menyatu dengan gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menuntut perubahan. Rangkaian perjuangan itu, kata Yunus, menjadi bagian penting dari proses politik yang berujung pada Reformasi 1998 dan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.
“Dari gugurnya para korban Kudatuli, kita melihat bahwa sejarah demokrasi Indonesia tidak dalam perjalanan yang baik-baik saja,” katanya.
Meski Reformasi telah bergulir, Yunus menilai penyelesaian terhadap tragedi Kudatuli belum sepenuhnya tuntas. Ia mengingatkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merekomendasikan peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Namun hingga kini, menurutnya, proses penegakan hukum atas kasus tersebut belum memberikan kepastian.
” Hingga malam hari ini, fakta-fakta hukum tentang pelanggaran HAM itu belum pernah dibuka secara tuntas,” ujarnya.
Karena itu, Yunus menegaskan bahwa semangat Kudatuli harus tetap menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan. Ia menyebut Megawati Soekarnoputri hingga kini tetap berada di jalan kerakyatan dan jalan demokrasi sebagaimana semangat yang diperjuangkan sejak peristiwa tersebut.
Bagi Yunus, refleksi Kudatuli juga harus menjadi momentum untuk melihat kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Ia menilai masih terdapat praktik-praktik kekuasaan yang berupaya membungkam suara kritis dan membatasi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap negara.
” Hari ini kita masih menyaksikan bagaimana praktik kekuasaan ingin membungkam suara-suara kritis dan suara-suara yang melakukan otokritik terhadap negara,” katanya.
Menurut Yunus, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa perjuangan menegakkan demokrasi dan keadilan belum boleh berhenti. Ia menegaskan PDI Perjuangan akan terus berdiri bersama rakyat dan wong cilik untuk memperjuangkan rasa keadilan.
” Bagi PDI Perjuangan, perjuangan menegakkan demokrasi dan keadilan akan terus dilakukan bersama rakyat, bersama wong cilik yang terus memperjuangkan rasa keadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yunus juga menyinggung peresmian Monumen Kudatuli di depan Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Menurutnya, monumen tersebut bukan sekadar penanda sejarah, tetapi simbol bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Menjelang akhir pidatonya, Yunus mengajak seluruh kader partai, mahasiswa, pemuda, seniman, dan masyarakat agar tidak hanya mengenang Kudatuli sebagai peristiwa masa lalu, tetapi menjadikannya sebagai sumber semangat untuk terus menjaga demokrasi.
Ia juga mengajak masyarakat merenungkan apakah demokrasi dan demokrasi ekonomi yang dijalankan saat ini benar-benar telah menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil.
” Apakah demokrasi ekonomi kita hari ini telah memberi wajah keadilan bagi rakyat kecil? Apakah praktik demokrasi ekonomi sungguh-sungguh memberi rasa adil? Itu yang harus dijawab oleh kita semua,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Yunus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berhenti pada rasa duka atas Kudatuli, melainkan merapatkan barisan bersama rakyat dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan.
” Jangan sekadar mengeluh atau meratapi Kudatuli. Mari terus berjuang bersama rakyat untuk menegakkan demokrasi dan keadilan. Karena pada akhirnya, seperti pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Satyam Eva Jayate, kebenaran pada akhirnya akan menang,” pungkasnya.
