Kupang, NTTPedia.id,- Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT mempertimbangkan perpanjangan masa tanggap darurat penanganan bencana gempa Flores.
Permintaan tersebut disampaikan karena hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak gempa dinilai belum sepenuhnya siap, sementara masa tanggap darurat akan segera berakhir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yunus Takandewa, mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan warga terdampak terlalu lama tinggal di tenda-tenda pengungsian. Menurutnya, percepatan pembangunan huntara harus menjadi perhatian utama dalam masa transisi penanganan bencana.
“Persiapan huntara ini harus lebih cepat. Kita tidak mau sahabat-sahabat kita tinggal lebih lama di posko atau tenda pengungsian,” kata Yunus kepada wartawan di Kompleks DPRD NTT, Senin, 07/09/2026.
Yunus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTT itu menilai penentuan lokasi huntara harus dilakukan secara cermat. Pemerintah, katanya, perlu melibatkan Badan Geologi untuk memastikan lokasi yang dipilih aman dari potensi bencana lanjutan.
Ia mengingatkan agar warga terdampak tidak direlokasi ke kawasan yang justru memiliki risiko longsor maupun ancaman bencana lainnya.
” Saya menyarankan kepada pemerintah agar proses penentuan lokasi ini juga bekerja sama dengan Badan Geologi, sehingga lahan atau lokasi yang dipilih tidak menimbulkan dampak lanjutan,” ujarnya.
Menurut Yunus, saat ini pemerintah hanya memiliki waktu beberapa hari sebelum berakhirnya masa tanggap darurat. Karena itu, apabila huntara belum siap hingga masa tanggap darurat berakhir, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar status tanggap darurat diperpanjang.
” Kami mengusulkan, kalau pemerintah belum benar-benar siap menyiapkan hunian sementara, sebaiknya masa tanggap darurat ini diperpanjang,” kata legislator dapil Sumba ini.
Ia mengatakan perpanjangan tersebut penting agar penanganan terhadap warga yang masih berada di tenda-tenda pengungsian dapat terus dilakukan secara maksimal.
Selain percepatan penyediaan huntara, Yunus menekankan pentingnya pemerintah memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi.
Menurutnya, ketersediaan bahan makanan pokok, layanan kesehatan dan pemulihan psikologis warga harus menjadi perhatian serius.
” Yang paling penting sekarang adalah bahan makanan pokok, kemudian pemulihan aspek psikologis warga yang masih berada di tenda-tenda pengungsian, serta layanan kesehatan,” katanya.
Yunus juga menyoroti kondisi psikologis warga yang masih mengalami trauma akibat gempa dan guncangan susulan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa memaksakan warga kembali ke rumah apabila mereka masih merasa tidak aman.
“Guncangan susulan masih terjadi dan menimbulkan trauma. Kita tidak bisa melarang atau memaksa mereka kembali tinggal di rumah ketika mereka belum merasa aman. Karena itu, hunian sementara menjadi opsi yang harus segera diwujudkan,”katanya.(AP)
