Kupang, NTTPedia.id – Pemerintah Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui alokasi Dana Kelurahan sebesar Rp500 juta pada tahun anggaran 2027.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung pelayanan kesehatan melalui pengadaan sarana posyandu.
Lurah Naikoten I, Constantinus Y. Mbana, SH, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian besar warga di wilayahnya bekerja sebagai pedagang.
Menurut dia, penguatan UMKM penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama karena Kelurahan Naikoten I berada tidak jauh dari kawasan pasar.
“Beta lebih prioritas ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Karena di sini rata-rata masyarakat pedagang. UMKM harus ditingkatkan supaya putaran ekonomi bisa jalan,” ungkap Constantinus saat diwawancarai NTTPedia.id di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).
Salah satu program pemberdayaan yang direncanakan adalah pelatihan peternakan lele. Kegiatan tersebut akan ditangani langsung oleh dinas teknis terkait.
Constantinus menilai program pemberdayaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena tidak hanya menghasilkan fasilitas pembangunan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi warga.
“Kalau pekerjaan fisik, masyarakat menikmati hasil pekerjaan saja. Tetapi kalau pemberdayaan masyarakat ke UMKM, manfaatnya sangat dirasakan,” katanya.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah kelurahan juga merencanakan dukungan fasilitas bagi enam posyandu yang berada di wilayah Naikoten I.
Semula, pengadaan direncanakan berupa enam tenda dan 60 kursi untuk menunjang kegiatan pelayanan posyandu. Namun, setelah disesuaikan dengan standar harga Pemerintah Kota Kupang dalam sistem penganggaran, jumlahnya berubah menjadi lima tenda dan 30 kursi.
“Posyandu itu ada enam di kelurahan sini. Jadi, rencananya dikasih enam tenda dengan 60 kursi,” jelasnya.
Ia menerangkan, penyesuaian dilakukan setelah rencana pengadaan dimasukkan ke dalam sistem anggaran pemerintah kota.
“Setelah diinput kembali masuk dalam sistem, ada pengurangan. Rencananya enam tenda menjadi lima, sedangkan kursi dari 60 menjadi 30 karena mengikuti standar harga yang digunakan pemerintah kota,” tambahnya.
Di luar program sosial dan pemberdayaan, Dana Kelurahan tahun 2027 juga mencakup rencana pembangunan tembok penahan di RT 21 dan RT 22.
Constantinus mengatakan seluruh rencana kegiatan tersebut telah dibahas bersama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta dituangkan dalam berita acara.
Ia berharap program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterampilan serta aktivitas ekonomi warga.
Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan baru dapat diukur setelah kegiatan dilaksanakan pada 2027.
“Kalau program ini berjalan bagus, pasti ada dampaknya. Nanti dalam perjalanan kita lihat apakah kegiatan ini bisa mempengaruhi masyarakat dan menambah ekonomi mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap manfaat program tersebut akan dilakukan setelah seluruh kegiatan berjalan.
“Karena ini program untuk 2027, baru bisa kita sampaikan dampaknya setelah terlaksanakan,” tutupnya.







