Kupang, NTTPedia.id,- Penyaluran bantuan sosial di Kota Kupang dilakukan melalui sistem pendataan dan verifikasi secara daring. Namun, kriteria penerima bantuan masih menyulitkan sebagian warga yang sebenarnya membutuhkan.
Persoalan itu disampaikan Lurah Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Wilhelmus L. Diken, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah kelurahan menjalankan program yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam pelayanan sosial, kelurahan membantu masyarakat mengakses BPJS dan bantuan sosial.
Pendaftaran bantuan dilakukan melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Parlinsos). Data kemudian diproses dan diverifikasi untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
“Ketong di kelurahan hanya memfasilitasi. Penentuan siapa yang berhak menerima bantuan mengikuti hasil verifikasi sistem,” katanya.
Menurut Wilhy, mekanisme tersebut penting untuk menjaga penyaluran bantuan tetap sesuai ketentuan. Kelurahan tidak memiliki kewenangan menyisipkan nama keluarga atau orang dekat sebagai penerima.
“Saya tidak mau bermasalah hanya karena menyelamatkan keluarga. Mari kita ikuti aturan supaya masyarakat yang menerima bantuan aman, pemerintah juga aman,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai penerapan kriteria bantuan sosial masih menyisakan persoalan di tingkat masyarakat.
Salah satunya berkaitan dengan warga yang menempati rumah warisan orang tua. Kondisi rumah yang memiliki keramik atau fasilitas tertentu dapat memengaruhi penilaian desil kesejahteraan. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa masuk kelompok desil 5 ke atas.
Padahal, menurut dia, kondisi rumah tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya.
“Banyak masyarakat tinggal di rumah warisan orang tua. Hanya karena rumahnya berkeramik atau punya fasilitas tertentu, mereka masuk desil 5 sampai 10. Padahal, mereka belum tentu mampu secara ekonomi,” katanya.
Wilhy juga menyoroti kepemilikan kendaraan dan peralatan rumah tangga. Menurut dia, barang-barang tersebut tidak selalu menunjukkan seseorang hidup berkecukupan.
Sebagian warga membeli kendaraan bekas atau peralatan rumah tangga melalui kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Motor bisa dibeli karena kebutuhan mengantar anak ke sekolah. Mesin cuci juga bisa dibeli dengan cicilan supaya pekerjaan rumah lebih ringan. Itu belum tentu menunjukkan keluarga tersebut mampu,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Kupang dalam menentukan kriteria penerima bantuan.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengevaluasi kriteria tersebut.
“Jangan hanya menggunakan patokan kota-kota besar. Kita perlu melihat kondisi dan kearifan lokal masyarakat Kota Kupang,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kondisi ekonomi warga sebelum menetapkan kelayakan penerima bantuan.
Menurut dia, pendataan lapangan dapat membantu membedakan kepemilikan rumah pribadi dengan rumah warisan yang ditempati keluarga.
Wilhy menegaskan, pemerintah kelurahan tetap menjalankan ketentuan yang berlaku. Namun, ia berharap kebijakan bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Kalau memang masih ada keraguan, mari datang dan lihat langsung kondisi masyarakat. Kita harus memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya.(L)
