” Pada intinya yang sudah baik tetap kita pertahankan, sedangkan yang belum akan dibenahi bersama. yang penting semua kader memiliki komitmen yang sama untuk membangun partai ini,” kata anggota DPRD NTT ini.
Untuk merebut kursi ketua ia ia mengaku tidak memiliki kedekatan dengan pengurus DPP. Namun ia tetap membangun komunikasi dengan pengurus DPP.
” Komunikasi dibangun seperti biasa dengan mengikuti semua aturan. sebagai kader kalau sudah mengatakan siap, maka harus mengikuti seluruh proses yang ada,” kata dia.
Ia belum mau membicarakan target pemilihan Kepala Derah (Pilkada) ketika dipercaya menjadi ketua Demokrat NTT. Target itu kata dia harus disesuaikan dengan UU Pemilu No 10 tahun 2016.
“Jika Pilkada masih menggunakan UU tersebut, maka pemilu jatuh pada tanggal 24 November 2024. namun kalau UU direvisi, maka keserentakan pemilu bisa terjadi di 2026 , 2027, 2024 atau berjalan sebagaimana mestinya pada tahun 2022 dan 2023,” kata anggota Komisi III DPRD NTT ini.(AP)