Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensuport kebutuhan garam nasional? kalau NTT bisa mensupport, bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus improt apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam.
Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3,07 juta ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi.
” Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar?,” Kata Rachmat Gobel.
Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya.
“Jadi perlu strategi marketing. Perlu narasi tentang garam NTT. Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri,” katanya. Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT. “Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat,” katanya.
Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.
Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT, Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait. Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT.
“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.
Terkait pupuk subsidi, anggota Komisi IV DPD RI, Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi.
“ Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk sibsidi, karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi, sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingjan dengan pupuk non subsidi,” kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini.
Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah.
” Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik) sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk,” jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB, NTT DPP Partai Nasdem ini.(AP)
Laporkan
Redaksi
Youtube
