Dia optimistis akselerasi pembangunan itu akan terjadi, termasuk tekad untuk bersama-sama masyarakat membesarkan Bank NTT di Ngada.
Bupati Andreas juga berjanji siap merespon dan menindaklanjuti pengeluhan-pengeluhan para pedagang di Pasar Bobou.
Terpisah, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengatakan, pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penguatan UMKM dan pembangunan potensi pariwisata.
Sementara, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), mengapresiasi Pemda Kabupaten Ngada dan Pemda Kabupaten Manggarai Timur yang telah mengambil langkah yang tidak biasa lewat pinjaman kepada Bank NTT dengan regulasi yang lebih sederhana.
“Saat ini seluruh regulasi terkait percepatan pembangunan masyarakat, dalam pembiayaan pembangunan dibuat semakin mudah agar kita mampu melakukannya dengan baik,” kata gubernur.
“Untuk itu kalau kita pinjam uang, maka kita akan menang waktu. Cicil waktu dengan cicil uang itu beda. Selama ini salah nya uang nya tidak cicil, waktunya dia cicil. Celaka nya waktu tidak bisa balik ke belakang. Untuk itu, momentum menjadi sangat mahal untuk tidak bisa dibeli oleh siapapun,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut gubernur, pinjaman daerah memberikan pesan bahwa seseorang sedang berjuang untuk bergerak maju melawan waktu.
“Pinjaman daerah itu tidak sesederhana kita sedang pinjam uang. Tidak! Itu memberikan pesan kepada siapapun bahwa pembangunan di daeeah ini, yang dibiayai oleh APBD juga ikut berperan serta untuk dibiayai oleh lembaga keuangan dalam rangka mempercepat kebutuhan dan kepentingan rakyat yang selama ini hanya didanai atau dibiayai oleh APBD yang cenderung sangat terbatas, apalagi perencanaan pembangunannya semua dibagi sama rata,” sebut gubernur.
Untuk itu, menurut gubernur, indikator pembangunan tidak selalu pada segi kuantitas, tetapi lebih diutamakan kualitas dan berdampak signifikan pada masyarakat.
“Kalau kerja banyak tapi kecil-kecil tentu kurang dirasakan masyarakat. Tapi kalau kerja sedikit tapi berdampak besar kepada masyarakat, itu yang perlu dilakukan. Jadi seluruh hal yang berkaitan erat langsung terhadap kebutuhan dasar, itu harus dapat dikerjakan besar,” tandas gubernur.
Untuk itu, gubernur sangat menyayangkan adanya pemikiran sejumlah pihak yang masih menyangsikan soal resiko pengembalian pinjaman daerah.
“Banyak yang masih pikir bayar pakai apa nanti (pengembalian pinjaman daerah). Itu bukan bayar pribadi, tapi negara. Ada yang bilang nanti kabupatennya bangkrut kalau pinjam. Itu tidak ada begitu. Itu negara punya tanggung jawab,” tegas gubernur. (*/BN/PT)