Ia berharap, dengan penerapan digitaliasi dan CMS ini bisa memudahkan pemerintah dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Dari sisi waktu sangat cepat untuk menyederhanakan tata kelola birokrasi dan keuangan,” tandasnya.
Ketua TP2DD Provinsi NTT Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Plt. Sekda Provinsi NTT Yohana Lisapaly mengatakan, CMS Bank NTT bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah, serta mendorong Inovasi dan teknologi.
“Perjanjian kerja sama antara Bank NTT BPKP dan pemerintah provinsi yang terkait dengan implementasi SP2D online terintegrasi dengan cash manajemen sistem, akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja pemerintah daerah dalam melakukan transaksi belanja,” ujar Lisapaly.
Ia berharap, kerja sama ini dapat memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi NTT khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT Daniel Agus Prasetyo menekankan pentingnya penerapan sistem digital dalam upaya peningkatan PAD. Menurutnya, peningkatan PAD dapat berdampak pembangunan ekonomi daerah.
“Karena itu, TP2DD dibentuk untuk fokus pada elektronifikasi transaksi pemerintah daerah baik dari sisi belanja maupun pendapatan,” ujarnya.(AP)