Jakarta, NTTPedia.id,– Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan dan korban lain dalam benturan antara warga dengan aparat di sejumlah daerah. Organisasi alumni dari gerakan mahasiswa nasionalis ini menilai eskalasi benturan yang terus terjadi dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dan keamanan nasional jika tidak segera direspons dengan langkah yang adil dan bijak.
Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata atas kasus ini. Menurutnya, negara harus hadir dengan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih. Aspirasi publik harus didengar dengan sungguh-sungguh, termasuk laporan masyarakat maupun mahasiswa yang selama ini kerap diabaikan. Untuk itu, DPP PA GMNI mendorong agar segera dibentuk tim investigasi yang kredibel guna mengusut tuntas kasus benturan yang menewaskan Affan Kurniawan.
Lebih jauh, PA GMNI menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil inisiatif menggelar musyawarah nasional. Forum ini, menurut Arief, perlu melibatkan tokoh agama, akademisi, mahasiswa, serikat pekerja, pengusaha, hingga insan pers. Hanya dengan cara itu pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi keadilan sosial dan mengurangi potensi eskalasi konflik horizontal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pandangan PA GMNI, bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh provokasi maupun disinformasi yang beredar di masyarakat. Seluruh elemen bangsa diminta menahan diri, memperkuat persatuan, serta menjaga semangat gotong royong yang selama ini menjadi fondasi demokrasi. Arief menekankan bahwa demokrasi tidak boleh tergerus oleh kekerasan dan tindakan represif yang justru akan merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.
Di sisi lain, PA GMNI menyoroti pentingnya keteladanan dari para elit negara. Mereka diminta menunjukkan sikap hidup sederhana, efisien, serta menghindari kebijakan yang membebani rakyat kecil. Menurut Arief, gaya hidup yang berlebihan dan kebijakan yang tidak berpihak justru akan semakin memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat.
Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga fasilitas publik yang dibangun dari pajak rakyat agar tidak menjadi korban dalam aksi-aksi unjuk rasa. Bagi PA GMNI, merawat aset negara sama pentingnya dengan memperjuangkan aspirasi, sebab keduanya adalah bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
Prof. Arief Hidayat menegaskan, seruan yang disampaikan DPP PA GMNI ini merupakan bagian dari komitmen moral dan intelektual alumni GMNI untuk menjaga marwah demokrasi yang berlandaskan Pancasila.
“Solidaritas kebangsaan dan kerja-kerja kemanusiaan harus terus menjadi pedoman demi Indonesia yang lebih adil dan beradab,” pungkasnya.
Sejak berdirinya, GMNI dikenal sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang konsisten mengusung cita-cita nasionalisme dan keadilan sosial. Para alumninya kini tersebar di berbagai lini kehidupan bangsa, baik di pemerintahan, dunia akademik, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, sikap politik yang diambil DPP PA GMNI dalam peristiwa ini dipandang penting, karena mencerminkan suara kritis kalangan nasionalis yang tetap berkomitmen menjaga demokrasi dan keutuhan bangsa.(SP)
