So’e, NTTPedia.id,- Persoalan hasil produksi masyarakat yang kerap terkendala pemasaran menjadi perhatian Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup Kemenko Pangan RI, Simon Petrus Kamlasi (SPK) saat mengunjungi Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (10/8/2026.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembukaan rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kecamatan Kokbaun. Kedatangan SPK disambut masyarakat dengan tarian adat Ma’ekat dan Likurai.
Dalam pertemuan bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat, Camat Kokbaun, Andy Kalumbang memaparkan kondisi wilayah yang terdiri dari enam desa. Kokbaun memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, antara lain kopra, kemiri, asam jawa dan kacang hijau.
Namun potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Keterbatasan akses jalan dan jalur pemasaran membuat hasil produksi sulit dibawa ke pasar. Kondisi serupa juga dialami peternak ayam petelur yang menghadapi persoalan ketika produksi tidak terserap dan telur akhirnya menumpuk di tingkat masyarakat.
Persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari SPK. Ia mengatakan, pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga membutuhkan sistem penyimpanan dan penyerapan yang mampu menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan pangan.
” Melalui Mekanisme Pangan dan Gizi, telur bisa diserap sebanyak 9.000 butir per minggu untuk sekitar 3.000 penerima manfaat,” kata SPK.
Menurutnya, skema tersebut akan diperkuat dengan penyediaan Cold Stro. Fasilitas ini diperlukan agar hasil produksi, khususnya telur, dapat disimpan secara layak sebelum didistribusikan sehingga peternak tidak berada pada posisi harus menjual dalam waktu bersamaan ketika produksi sedang tinggi.
Selain telur, SPK juga menawarkan pola penyerapan langsung terhadap hasil bumi masyarakat. Komoditas seperti kemiri, asam jawa, kacang hijau dan hasil pertanian lainnya diharapkan dapat memperoleh pasar yang lebih pasti sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan harga ketika produksi melimpah.
” Nanti akan disiapkan penyimpanan dingin, pembangunan kebun sayur, dan penyerapan langsung agar harga hasil bumi tetap terjaga dan masyarakat mendapat keuntungan yang layak,” ujarnya.
Bagi SPK persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Kondisi jalan, biaya transportasi, keterbatasan penyimpanan dan akses pasar merupakan bagian dari rantai distribusi yang menentukan apakah hasil produksi masyarakat benar-benar berubah menjadi pendapatan.
Karena itu, ia mendorong sinergi lintas lembaga dalam menangani persoalan pangan dan ekonomi masyarakat. Sinergi tersebut mencakup Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog serta lembaga terkait lainnya.
SPK menyebut sejumlah program di NTT mulai diarahkan pada pendekatan tersebut, termasuk pengembangan proyek garam di Rote, tambak udang di Sumba Timur dan pembangunan kampung nelayan.
Di hadapan warga Kokbaun, SPK mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdananya ke wilayah itu. Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT Kemerdekaan RI bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai dorongan untuk memperbaiki kondisi kehidupan.
“Meski jalan rusak, meski kondisi belum sempurna, kita tetap hidup, kuat, dan kompak untuk melangkah maju. Mari kita bertekad merdeka dari keterbelakangan. Saya yakin kita punya masa depan,” tegasnya.
Kehadiran SPK mendapat sambutan positif dari masyarakat. Benyamin, salah seorang warga, mengatakan kunjungan tersebut menjadi pengalaman yang berkesan karena masyarakat dapat bertemu langsung dengan pejabat yang datang melihat kondisi mereka.
” Kami baru pertama kali melihat dan bertemu langsung dengan Bapak Jenderal. Sangat bersyukur dan berterima kasih. HUT RI tahun ini terasa sangat berbeda. Meski akses ke sini belum memadai, namun perhatian pejabat negara sampai ke tengah kami,” katanya.
Di akhir pertemuan SPK menegaskan bahwa komunikasi dengan masyarakat harus tetap terbuka. Ia meminta warga menyampaikan persoalan yang dihadapi sehingga dapat dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dengan pihak terkait.
” Saya tidak banyak berjanji, saya bekerja. Nomor telepon saya bisa diambil dan dihubungi kapan saja, aktif 24 jam,” kata SPK.
Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan suasana penuh keakraban bersama masyarakat Kokbaun yang menyambut rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan semangat kebersamaan. (AP)
