Kupang, NTTPedia.id – Kuasa hukum Ade Kuswandi, Farah Fahmi Namakule, S.H., M.H menegaskan, pihaknya akan menggunakan seluruh mekanisme pengawasan yang disediakan undang-undang apabila ditemukan bukti adanya campur tangan yang tidak sah dalam penanganan perkara kliennya.
Penegasan itu disampaikan ditengah berjalannya pemeriksaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.B/2026/PN Kpg.
“Kami tidak menuduh siapa pun hari ini, Kami hanya menyampaikan sikap jika kami menemukan bukti adanya pihak yang mengintervensi proses hukum ini di luar koridor, kami akan melaporkannya melalui jalur resmi siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya. Tidak ada yang kebal terhadap mekanisme pengawasan,” kata Fahmi.
Jalur Resmi Bukan Opini
Fahmi menyatakan, pihaknya memilih tidak menempuh cara lain selain mekanisme kelembagaan yang telah diatur peraturan perundang-undangan.
“Kami memilih jalur resmi justru karena kami percaya pada proses hukum. Kami tidak akan menyelesaikan ini lewat opini atau tuduhan terbuka. Kami akan menyelesaikannya dengan bukti, di tempat yang berwenang menilainya,” ujarnya.
Ia menyebut setiap institusi penegak hukum telah memiliki lembaga pengawasnya masing-masing, dan mekanisme itu terbuka bagi setiap warga negara.
“Undang-undang sudah menyediakan salurannya. Kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan siapa pun. Kalau ada, biar lembaga pengawas yang menilai bukan kami,” kata Fahmi.
Tidak Menyasar Institusi
Fahmi menekankan pernyataannya tidak ditujukan kepada institusi mana pun, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk tekanan terhadap pihak yang sedang memeriksa perkara.
“Sikap kami sejak awal konsisten. Kami menghormati kemerdekaan hakim, kami menghormati kewenangan penuntut umum, dan kami menghormati tugas kepolisian. Yang kami persoalkan bukan institusinya, melainkan perbuatan kalau memang ada, dan kalau memang dapat dibuktikan,” ungkap Fahmi.
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan menyampaikan tuduhan tanpa disertai bukti yang siap diserahkan.
“Kami tidak akan menyebut nama, tidak akan menyebut jabatan, dan tidak akan berspekulasi di media. Kalau nanti kami melapor, publik akan mengetahuinya dari nomor registrasi laporan, bukan dari pernyataan kami,” jelas Fahmi.
Perkara Masih Berjalan
Ade divonis 2 tahun 6 bulan penjara pada 4 Agustus 2026 atas dakwaan Pasal 391 ayat (2) KUHP. Kuasa hukum telah mengajukan banding, dan perkara kini dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi Kupang.
Sebelumnya, tim kuasa hukum juga telah mengajukan laporan pengaduan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam putusan tingkat pertama, sekaligus memohon pemantauan persidangan pada tingkat banding.
“Semua yang kami tempuh ada salurannya, ada dasar hukumnya, dan ada nomor registrasinya. Itu cara kami bekerja,” kata Fachmi.
Ia menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan penilaian perkara sepenuhnya kepada majelis hakim tingkat banding.
“Yang kami minta cuma satu, perkara ini diperiksa secara menyeluruh, berdasarkan alat bukti. Selebihnya kami serahkan kepada Majelis.” tutupnya.
