Kupang, NTTPedia.id,- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh kabupaten Kota di NTT memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bahkan, sejumlah warga dilaporkan rela mengantre hingga berhari-hari demi mendapatkan Pertalite.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kuota BBM bersubsidi dengan kebutuhan masyarakat serta efektivitas pengawasan distribusinya di NTT.
Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT, Yoseph Dasi Djawa, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor transportasi, perdagangan, dan usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Menurut Yoseph, penanganan persoalan tersebut membutuhkan evaluasi kuota dan pengawasan distribusi, disertai langkah konkret untuk memastikan alokasi BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia mengusulkan empat langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni meminta pertanggungjawaban Pertamina terkait kuota BBM bersubsidi untuk NTT, memperketat pengawasan distribusi, mengevaluasi penetapan kuota berdasarkan data jumlah kendaraan, serta menertibkan kendaraan bodong.
” Pertamina harus memberikan pertanggungjawaban terkait kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk NTT. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah kuota yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Yoseph kepada wartawan di Kupang, 13/10/2026.
Selain evaluasi kuota, Yoseph juga meminta pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan BBM bersubsidi di setiap penyalur diperketat agar penyalurannya berjalan sesuai peruntukan.
Ia turut mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengevaluasi penetapan kuota berdasarkan data jumlah kendaraan di setiap daerah. Menurut dia, pendataan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperhitungkan kebutuhan BBM.
Yoseph juga menilai penertiban kendaraan bodong perlu menjadi bagian dari upaya penanganan kelangkaan BBM bersubsidi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan kepolisian agar penertiban dapat dilakukan.
Sementara itu, Sekretaris PA GMNI NTT, Emanuel Kolfidus, mengatakan evaluasi kelangkaan BBM bersubsidi perlu dilakukan dengan membandingkan alokasi kuota, realisasi penyaluran, dan kebutuhan pengguna di lapangan.
Mantan Anggota DPRD NTT tersebut menilai pencocokan data diperlukan untuk mengetahui apakah alokasi yang ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
” Pemerintah bersama Pertamina perlu mencocokkan data alokasi BBM dengan realisasi penyaluran dan kebutuhan pengguna di lapangan. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah kuota, tetapi juga pada ketepatan distribusinya,” ujarnya.
Menurut Emanuel, evaluasi berbasis data dapat membantu pemerintah dan Pertamina mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki dalam perencanaan kuota maupun pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi.
