Kupang, NTTPedia.id,- Menjaga keharmonisan kehidupan bertetangga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan pembatasan aktivitas malam di Kota Kupang. Di satu sisi, masyarakat ingin merayakan momen penting bersama keluarga dan kerabat. Namun, di sisi lain, warga sekitar juga memiliki hak untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian Pemerintah Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja. Lurah Bakunase, Wilhelmus L. Diken, S.IP., mengatakan sebagian besar masyarakat menyambut positif kebijakan Pemerintah Kota Kupang mengenai pembatasan jam aktivitas malam.
Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan kegiatan pesta pernikahan, acara keagamaan, dan hajatan keluarga yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.
Wilhelmus mengatakan, karakter sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lekat dengan tradisi adat, kebersamaan, dan perayaan keluarga perlu menjadi pertimbangan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
“Ketong sebagai aparat menjalankan kebijakan itu. Banyak masyarakat juga punya antusiasme tinggi untuk menerima kebijakan Bapak Wali Kota,” kata Wilhy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026) siang.
Menurut dia, persoalan yang sering muncul bukan semata-mata karena warga menggelar kegiatan hingga malam hari, tetapi juga menyangkut kurangnya perhatian terhadap kenyamanan orang lain.
Ia memahami bahwa pernikahan dan hajatan keluarga merupakan peristiwa penting yang mungkin hanya dialami sekali dalam kehidupan seseorang. Namun, kegiatan tersebut seharusnya tidak mengabaikan hak warga lain di lingkungan sekitar.
“Orang merayakan peristiwa penting sekali dalam hidup. Tetapi terkadang mereka mengabaikan kepentingan orang lain. Itu yang kita sesali,” ujarnya.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, pihak kelurahan memilih mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif. Ketika menerima keluhan dari warga mengenai kegiatan yang berlangsung melewati batas waktu, Wilhy mengaku langsung menghubungi penyelenggara acara untuk mencari penyelesaian.
Baginya, penyelesaian persoalan tidak boleh membuat salah satu pihak merasa dirugikan.
“Intinya, tetangga tidak dirugikan, tuan pesta juga jangan dirugikan. Itu prinsip utamanya,” katanya.
Ia menilai, penerapan kebijakan pembatasan aktivitas malam tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan aparat pemerintah. Kesadaran sosial dan sikap saling menghormati antarmasyarakat justru menjadi bagian penting agar kebijakan dapat berjalan tanpa memicu konflik.
“Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kita bisa hancur. Kita harus mencari format yang tepat supaya semua orang nyaman,” ujarnya.
Wilhy mengakui, pemerintah kelurahan kerap menghadapi posisi dilematis dalam menangani persoalan tersebut. Sikap terlalu longgar dapat dianggap tidak tegas, sementara tindakan yang terlalu keras berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan toleransi dalam kehidupan bertetangga tidak hanya muncul dalam kegiatan pribadi warga. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kelurahan pun terkadang mendapat keberatan dari sebagian masyarakat.
Ia mencontohkan festival kebudayaan Kelurahan Bakunase yang sempat mendapat protes dari sejumlah warga, meskipun kegiatan tersebut merupakan perayaan bersama masyarakat.
Menurut Wilhy, perbedaan pandangan seharusnya tidak langsung berkembang menjadi persoalan apabila masyarakat bersedia membangun komunikasi dan memberikan ruang toleransi terhadap kegiatan bersama.
Baginya, keberhasilan pemerintah kelurahan bukan hanya diukur dari kemampuan menjalankan aturan, tetapi juga dari bagaimana menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
“Ketika kita tidak lagi di sini, tetapi orang masih mengenang kebaikan kita, itu yang penting,” katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Wilhy memastikan imbauan Wali Kota Kupang mengenai pembatasan aktivitas malam tetap disosialisasikan dan dijalankan di wilayah Bakunase.
Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bukan semata-mata membatasi kegiatan pribadi, melainkan juga mengajak setiap warga menghargai hak orang lain.
Dengan kesadaran dan toleransi bersama, kegiatan sosial, adat, keagamaan, maupun hajatan keluarga diharapkan tetap dapat berlangsung tanpa mengorbankan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. (L)
