Kupang, NTTPedia.id, – Program sosial Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Oesapa Barat mencakup pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga pengelolaan sampah.
Program tersebut dijalankan melalui sejumlah kegiatan di tingkat kelurahan. Selain itu, ada program pemerintah pusat yang menyasar pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Lurah Oesapa Barat, Natalia Surat Sanga, S.Sos., menjelaskan, di bidang kesehatan, pemerintah menjalankan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu Bunda 8, RT 007/RW 003.
“Kegiatannya meliputi pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan kesehatan lansia, dan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal,” ujarnya, Kamis, 12/11/2026.
Program ini menjadi bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus upaya pencegahan stunting dan masalah gizi.
Pada 2026, Kelurahan Oesapa Barat juga melaksanakan dua kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pertama, pelatihan kader posyandu dalam Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menyiapkan makanan bergizi bagi bayi dan anak.
Kedua, pelatihan pemeliharaan ayam kampung skala rumahan bagi masyarakat dan peternak kecil.
Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga mengelola usaha peternakan secara produktif dan berkelanjutan. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
Pengelolaan sampah menjadi program lain yang dijalankan di Oesapa Barat.
Kegiatan ini dilakukan melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah Muara Abu.
TPS3R Oesapa Barat dikembangkan bukan hanya sebagai tempat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Salah satu kegiatan yang dijalankan ialah mengolah sampah plastik menjadi paving block. Kelompok masyarakat dilibatkan untuk mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai tambah.
Sementara itu, Bank Sampah Muara Abu mendorong pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
Warga diedukasi untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu. Upaya ini bertujuan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Bank sampah juga diarahkan untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Sampah yang sebelumnya hanya dibuang diharapkan dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali.
Warga yang menjadi nasabah memperoleh nilai ekonomi dari penjualan sampah yang dapat didaur ulang.
Pengelolaannya didukung sarana seperti mesin pencacah dan pemadat sampah anorganik. Selain itu, terdapat peluang pengembangan produk daur ulang dan pupuk.
Kelurahan juga mendorong keterlibatan RT, RW, TP-PKK, dan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan serta gotong royong secara rutin.
Selain program pemerintah kota, Oesapa Barat mendapat dukungan program pemerintah pusat.
Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Salah satu kegiatannya ialah pengembangan kebun pangan perempuan. Kelompok perempuan dilibatkan dalam pengelolaan kebun sebagai sarana peningkatan kapasitas, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung penyediaan pangan lokal bergizi serta meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ketahanan pangan.
Di sektor kelautan dan perikanan, terdapat program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Paradiso, RT 008/RW 003.
Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan nelayan.
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari program tersebut. Pelaksanaannya diarahkan melalui pemberdayaan koperasi nelayan, kelompok usaha bersama (KUB), serta pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis komunitas dan keluarga nelayan.
Di balik pelaksanaan sejumlah program tersebut, masih terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian.
Natalia menyebut kesulitan pembebasan lahan sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan lokasi.
Selain itu, keberlanjutan program pemberdayaan membutuhkan dukungan anggaran pembinaan.
Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, menurut dia, perlu dilanjutkan dengan pendampingan agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dan dikembangkan.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan bantuan modal usaha bagi masyarakat.
“Perlu ada anggaran pembinaan berkelanjutan untuk program pelatihan,” kata Natalia.
Dukungan tersebut penting agar kegiatan pemberdayaan tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi dapat berkembang menjadi usaha yang membantu meningkatkan ekonomi keluarga.(N)
