Kupang, NTTPedia.id,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mengambil langkah cepat menyikapi gempa bumi yang melanda wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan berdampak cukup luas hingga menimbulkan korban jiwa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan seluruh sekolah di wilayah Flores diarahkan untuk diliburkan sejak 15 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali sebagai langkah untuk memastikan keselamatan guru, tenaga kependidikan dan peserta didik.
” Pada tanggal 15 Agustus, diarahkan agar semua sekolah di Flores diliburkan tanpa kecuali dengan alasan keselamatan guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik,” kata Ambrosius Kodo menjawab pertanyaan NTTPedia.id, Senin, 17/08/2026 di Kupang.
Menurutnya, untuk sementara sekolah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di dalam kelas. Apabila kondisi memungkinkan, pembelajaran dapat dilakukan secara daring dengan pengawasan orang tua.
” Selanjutnya setiap sekolah untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jika memungkinkan, lakukan pembelajaran secara daring dengan pengawasan orang tua. Kondisi dan situasi setempat menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.
Ambrosius mengatakan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh sekolah di Flores karena wilayah terdampak gempa tidak dapat diprediksi.
” Wilayah terdampak gempa tidak bisa diprediksi, oleh karena itu kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah di Flores. Batas waktu menyesuaikan dengan keputusan otoritas yang berwenang serta meredanya kejadian gempa,” kata Ambros.
Selain kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga telah menerima laporan mengenai dampak gempa terhadap sarana dan prasarana pendidikan.
Ambrosius menjelaskan, laporan mengenai kondisi sekolah telah disampaikan oleh para kepala sekolah melalui Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah 4 yang meliputi Lembata, Flores Timur dan Sikka; Kacabdin Wilayah 5 yang meliputi Ende, Ngada dan Nagekeo; serta Kacabdin Wilayah 6 yang meliputi wilayah Manggarai Raya.
” Dampak gempa terhadap sarana dan prasarana pendidikan sudah dilaporkan oleh para kepala sekolah melalui Kacabdin Wilayah 4, Kacabdin Wilayah 5 dan Kacabdin Wilayah 6,” kata Ambrosius.
Pada 15 Agustus 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB).
Dalam rakor tersebut, kata Ambrosius, telah diputuskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengambil langkah cepat untuk memberikan bantuan berupa School Kit, Family Kit dan ruang kelas darurat bagi satuan pendidikan terdampak.
” Pada tanggal 15 telah dilakukan rakor virtual dengan Seknas SPAB. Telah diputuskan bahwa Kementerian Dikdasmen mengambil langkah cepat memberikan bantuan School Kit, Family Kit dan ruang kelas darurat,” jelasnya.
Terkait penggunaan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian, Ambrosius menegaskan bahwa tidak ada sekolah yang digunakan sebagai camp pengungsian.
” Tidak ada sekolah yang digunakan sebagai camp pengungsian karena gempa tidak dapat diprediksi waktu, kekuatan dan luas wilayah terdampak,” tegasnya.
Dalam penanganan dampak bencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.
Koordinasi tersebut dilakukan, antara lain, melalui rapat yang berlangsung pada Minggu sore dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTT di ruang rapat Gubernur NTT.
” Dinas berkoordinasi dengan BPBD NTT, termasuk melalui rapat kemarin sore yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur di ruang rapat Gubernur. Data-data dari satuan pendidikan disampaikan juga ke Posko Bencana Gempa Bumi tingkat Provinsi NTT melalui BPBD NTT,” kata Ambrosius.
Untuk menangani dampak fisik gempa yang mengakibatkan kerusakan ruang kelas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT akan terus berkoordinasi dengan Seknas SPAB.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperoleh dukungan pembelajaran bagi peserta didik melalui penyediaan School Kit maupun ruang kelas darurat.
Ambrosius menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan tetap dapat berjalan di tengah kondisi darurat, dengan tetap menempatkan keselamatan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan sebagai prioritas utama.(AP)
