Kupang, NTTPedia.id – Ratusan anak asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berasal dari keluarga kurang mampu kini dilanda kecemasan.
Harapan besar mereka untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program kuliah gratis dari Pemerintah Kabupaten TTU terancam pupus akibat belum adanya kepastian terkait pendanaan dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sebanyak 900 lebih mahasiswa asal TTU kini telah mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Nusantara Kupang selama sebulan terakhir. Namun, hingga kini kepastian apakah mereka benar-benar akan dibiayai lewat program KIP masih belum jelas.
Beberapa mahasiswa bahkan mengaku akun KIP milik mereka tidak bisa diakses atau terblokir, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kelanjutan studi mereka. Kondisi ini membuat sejumlah mahasiswa melapor kepada anggota DPRD Provinsi NTT, Kasimirus Kolo untuk meminta perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Kasimirus Kolo yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT langsung mendatangi pihak kampus STIKES Nusantara Kupang untuk mencari kejelasan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua STIKES Nusantara Kupang, Albert Yunander Tulle menegaskan, pihak kampus hanya berperan sebagai pelaksana di bidang pendidikan dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang dikirim oleh Pemda TTU.
“Kami hanya menerima mahasiswa dan memberikan pelayanan akademik yang sama kepada semua. Untuk urusan pembiayaan melalui program pemerintah, kami hanya mengusulkan ke kementerian. Soal hasilnya, apakah mereka lolos KIP atau tidak itu sudah di luar kewenangan kampus,” ujar Albert Tulle.
Menurutnya, semua mahasiswa yang dikirim Pemda TTU sudah diterima dan aktif mengikuti perkuliahan. Namun, tanpa kepastian pembiayaan, situasi ini berpotensi menjadi beban psikologis bagi para mahasiswa maupun pihak kampus.
Sementara itu Kasimirus Kolo mengingatkan agar Pemda TTU tidak lepas tangan terhadap nasib anak-anak tersebut. Ia menilai pemerintah daerah harus segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk memastikan skema pembiayaan yang dijanjikan.
“Saya meminta pemerintah kabupaten TTU memberikan klarifikasi. Anak-anak yang sementara kuliah di STIKES Nusantara itu harus dipastikan aman. Kalau mereka kuliah dengan skema KIP, maka harus dipastikan. Tapi kalau ada sumber dana lain dari Pemda TTU, itu juga harus dijelaskan,” tegas Kasimirus Kolo.
Lebih lanjut, Kasimirus menilai bahwa Pemda TTU perlu bertanggung jawab memastikan agar tidak ada satu pun mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang akhirnya gagal melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan administratif atau teknis.
“Anak-anak ini sudah mulai kuliah. Kampus sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang giliran Pemda yang harus memastikan janji mereka. Tolong jangan kubur mimpi anak-anak TTU untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Kasmirus Kol, jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, maka ratusan mahasiswa asal TTU yang kini menempuh kuliah di Kupang berpotensi terancam tidak bisa melanjutkan perkuliahan.
“Semua yang dikirim ini adalah putra-putri TTU dari keluarga kurang mampu. Kalau mereka tidak lolos verifikasi, maka pupus sudah harapan mereka untuk kuliah dan menggapai cita-cita,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten TTU belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kepastian pendanaan kuliah gratis bagi mahasiswa yang telah dikirim ke STIKES Nusantara Kupang.
Keterlambatan klarifikasi ini menuai sorotan dari berbagai pihak, sebab tanpa kejelasan anggaran dan jaminan pembiayaan, program “kuliah gratis” yang digembar-gemborkan pemerintah daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi.
