Kupang, NTTPedia.id,- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, *Prof. Dr. rer nat. Abdul Haris*, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) sekaligus meluncurkan Program GARUDA di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota se-NTT, perguruan tinggi, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Prof. Dr. rer nat. Abdul Haris menegaskan bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029 hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, indikator kemiskinan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan agar anggaran benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
NTT menjadi salah satu provinsi prioritas karena memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kelima di Indonesia. Dari 3.442 desa di NTT, sebanyak 876 desa merupakan desa prioritas kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di atas 20 persen, terutama di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara itu, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Alor ditetapkan sebagai daerah barometer pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Dalam bidang pendidikan, disampaikan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) di NTT telah menjangkau 475.975 siswa. Namun, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum menerima manfaat program tersebut. Pemerintah menegaskan pentingnya menekan angka putus sekolah dan mengoptimalkan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak yang bersekolah hari ini adalah keluarga yang keluar dari kemiskinan esok hari,” ujar Prof. Abdul Haris.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Abdul Haris juga secara resmi meluncurkan *Program GARUDA* di Provinsi NTT sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial, tetapi harus diperkuat dengan pemberdayaan yang mampu meningkatkan keterampilan, membuka peluang usaha, dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Prof. Abdul Haris mengajak seluruh pemerintah daerah mempercepat penurunan kemiskinan melalui lima langkah utama, yaitu memperkuat kualitas data, memastikan ketepatan sasaran intervensi, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta membangun kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penghapusan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Hanya dengan sinergi yang kuat, kita dapat mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus memastikan tidak ada lagi anak Nusa Tenggara Timur yang kehilangan masa depannya karena kemiskinan,” tutupnya.
