Kupang, NTTPedia.id,- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan basis data kerusakan pascagempa Flores melalui integrasi data geospasial berbasis koordinat dan kolaborasi teknologi spasial darat maupun udara, termasuk drone.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Awal Koordinasi Pengumpulan dan Konsolidasi Data Sektoral dan Kewilayahan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi NTT bersama BPBD Provinsi NTT dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SIAP SIAGA di Hotel Harper Kupang, Kamis, 3 September 2026.
Pertemuan ini difokuskan pada pengumpulan, pembersihan, dan penggabungan data kerusakan sektoral serta kewilayahan ke dalam basis data geospasial berbasis koordinat atau Geographic Information System (GIS).
Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya distorsi data di lapangan, termasuk kemungkinan berubah atau hilangnya bukti kerusakan fisik akibat pembersihan puing secara mandiri oleh warga sebelum proses penilaian resmi selesai dilakukan.
Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, mengatakan percepatan pendataan menjadi penting mengingat skala dampak gempa di Flores serta batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pemulihan.
Menurutnya, percepatan penilaian, verifikasi, dan validasi diperlukan untuk mencegah distorsi data akibat perubahan kondisi fisik kerusakan atau pembersihan puing di lapangan.
” Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah. Jika penilaian dilakukan terlalu lama setelah bencana, akan terjadi distorsi data karena kerusakan fisik asli sudah berubah atau dibersihkan. Melalui kolaborasi teknologi spasial darat dan udara (drone) ini, kita ingin membantu para pelaku Jitupasna dan penyusun R3P agar memiliki database yang akurat dan tepat sasaran,” ujar Silvia.
Bencana gempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda Flores berdampak di tujuh kabupaten. Kerusakan fisik yang terjadi mencakup 99.398 unit rumah warga serta 3.886 prasarana strategis.
Pelaksana Tugas Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT, Teresia M. Florensia, mengatakan data kerusakan pascabencana bersifat dinamis karena gempa susulan masih terus terjadi.
Kondisi tersebut memungkinkan rumah yang sebelumnya dikategorikan rusak ringan berubah menjadi rusak berat, sehingga ketersediaan data yang akurat menjadi penting dalam mengawal proses pemulihan.
” Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting. Namun mumpung ada sumber daya untuk membangun kembali, pertanyaannya adalah apakah kita sekadar memperbaiki yang rusak, atau kita bangun kembali dengan perencanaan spesifik berdasarkan potensi dan masterplan arah pengembangan kewilayahan masing-masing kabupaten ke depan?” kata Teresia.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA NTT, Yohanes Paut, mengatakan keandalan data menjadi salah satu prasyarat penting untuk mengakses dukungan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan.
Dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan mencapai Rp2,59 triliun, menurutnya, Pemprov NTT membutuhkan basis data kerusakan yang kredibel, akuntabel, dan lengkap.
” Dengan estimasi kebutuhan yang mencapai hampir Rp2,6 triliun, kita pasti menyerah jika menanggungnya sendiri menggunakan APBD. Oleh karena itu, kita harus mampu menangkap peluang anggaran pusat seperti Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, Air Bersih, hingga program pembangunan 3 juta rumah. Semua bantuan itu hanya bisa masuk jika kita memiliki database kerusakan yang kredibel, akuntabel, dan lengkap,” jelas Yohanes.
Untuk menghasilkan peta geospasial yang komprehensif, tim teknis pemerintah akan dibantu tenaga ahli GIS serta berkolaborasi dengan berbagai jejaring kemanusiaan dan akademik.
Kolaborasi tersebut melibatkan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia (POI), Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI), serta Pusat Studi Bencana UGM.(rls)
