ONE SCHOOL ONE PRODUCT (OSOP): Antara Penguatan Kewirausahaan Sekolah dan Beban Implementasi Pendidikan di Nusa Tenggara Timur

Penulis : Margaritha Sonbai, S.Pd

Mahasiswi Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Undana

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah. Selain meningkatkan kemampuan akademik, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kreativitas, kemandirian, keterampilan hidup, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT), pendidikan perlu memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan potensi ekonomi lokal dan kebutuhan dunia kerja. Lulusan sekolah tidak cukup hanya dibekali pengetahuan teoretis, tetapi juga perlu memiliki keterampilan praktis, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, serta keberanian menciptakan peluang ekonomi.

Persoalan ketenagakerjaan di NTT menjadi salah satu alasan penting mengapa pendidikan kewirausahaan perlu diperkuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT pada Agustus 2025 mencapai 3,31 persen, meningkat 0,29 poin persentase dibandingkan Agustus 2024. Angka tersebut memang masih berada di bawah TPT nasional sebesar 4,85 persen, tetapi persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilihat hanya dari tingkat pengangguran terbuka. Kualitas pekerjaan, keterbatasan lapangan kerja formal, pekerjaan informal, dan setengah pengangguran juga menjadi tantangan pembangunan daerah.

Dalam situasi tersebut, sekolah memiliki peluang untuk mengambil peran lebih jauh melalui pendidikan yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik ekonomi. Peserta didik perlu diperkenalkan pada keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan usaha secara mandiri. Pendidikan kewirausahaan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membangun kemampuan tersebut sejak dini.

Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah program One School One Product (OSOP). Program ini mendorong setiap sekolah menghasilkan sedikitnya satu produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dipasarkan. OSOP menjadi bagian dari ekosistem pengembangan produk lokal bersama One Village One Product (OVOP) dan One Community One Product (OCOP). Produk-produk tersebut diharapkan memperoleh akses pasar melalui NTT Mart sebagai ruang pemasaran produk lokal dan produk hasil kreativitas sekolah.

Secara konseptual, OSOP merupakan gagasan yang menarik karena berupaya menghubungkan pendidikan, kewirausahaan, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan atau besarnya pendapatan yang diperoleh sekolah. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana program tersebut dapat memperkuat proses pembelajaran tanpa menggeser fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Manfaat OSOP bagi Pendidikan dan Pembangunan Daerah

OSOP memiliki landasan pemikiran yang kuat karena sekolah sesungguhnya memiliki berbagai sumber daya yang dapat dikembangkan, seperti sumber daya manusia, fasilitas pembelajaran, kreativitas guru, keterampilan peserta didik, lingkungan sekitar, dan potensi ekonomi daerah. Apabila dikelola secara tepat, sumber daya tersebut dapat menjadikan sekolah sebagai pusat inovasi sekaligus ruang pembelajaran kewirausahaan.

Pemerintah Provinsi NTT menempatkan OSOP dalam kerangka transformasi ekonomi dari pola konsumtif menjadi produktif. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya hilirisasi produk lokal, yaitu proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui kegiatan produksi, pengemasan, pengolahan, dan pemasaran.

Dari perspektif pendidikan, OSOP dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Peserta didik tidak hanya mempelajari konsep kewirausahaan melalui buku, tetapi juga terlibat dalam proses mengenali potensi produk, memilih bahan baku, menghitung modal, menentukan harga jual, merancang kemasan, mempromosikan produk, dan mengevaluasi hasil penjualan.

Pengalaman tersebut dapat mengembangkan berbagai kompetensi, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan tanggung jawab. Dengan demikian, produk yang dihasilkan sekolah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan media pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan.

Lebih jauh, OSOP dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah tidak seharusnya hanya meminta sekolah menghasilkan produk, tetapi juga perlu membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha, industri, UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Bentuk kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan edukatif ke tempat produksi, industri pengolahan pangan, sentra kerajinan, dan usaha lokal. Para wirausahawan juga dapat diundang ke sekolah untuk memberikan pembelajaran langsung mengenai proses produksi, pengelolaan usaha, strategi pemasaran, pengemasan, pengendalian kualitas, dan pelayanan konsumen.

Sebagai contoh, peserta didik yang mengembangkan produk makanan lokal dapat belajar langsung dari pelaku UMKM mengenai pemilihan bahan baku, teknik pengolahan, standar kebersihan, pengemasan, dan perhitungan keuntungan. Sementara itu, peserta didik yang menghasilkan kerajinan dapat belajar dari pengrajin lokal mengenai teknik produksi, desain, pemanfaatan bahan lokal, dan strategi pemasaran.

Kolaborasi tersebut akan membuat OSOP tidak hanya menjadi program produksi sekolah, tetapi juga menjadi ekosistem pembelajaran yang menghubungkan peserta didik dengan pengalaman nyata dunia usaha.

Risiko Implementasi: Antara Produksi dan Pembelajaran

Meskipun memiliki tujuan positif, implementasi OSOP perlu memperhatikan sejumlah persoalan yang berpotensi muncul di lingkungan sekolah. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan bertambahnya beban kelembagaan akibat tuntutan menghasilkan produk dan memenuhi target ekonomi.

Tugas utama sekolah adalah menyelenggarakan pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, mendampingi peserta didik, mengembangkan kompetensi, menyelesaikan administrasi, serta menjalankan berbagai program sekolah. Apabila OSOP diterapkan tanpa perencanaan yang matang, kegiatan produksi dan pemasaran dapat menjadi pekerjaan tambahan yang mengurangi waktu guru untuk menjalankan tugas utamanya.

Risiko lainnya adalah munculnya orientasi berlebihan pada target pendapatan. Jika keberhasilan OSOP hanya diukur berdasarkan jumlah produk dan besarnya pemasukan, sekolah berpotensi lebih berfokus pada volume penjualan daripada kualitas pembelajaran. Peserta didik bahkan dapat diposisikan sebagai tenaga produksi untuk memenuhi target tertentu.

Kondisi tersebut perlu dihindari karena pendidikan kewirausahaan seharusnya mengembangkan kemampuan dan kemandirian peserta didik, bukan menjadikan mereka sebagai pekerja yang dibebani target produksi.

Selain itu, kemampuan setiap sekolah tidak sama. Sekolah di wilayah perkotaan mungkin memiliki akses pasar, fasilitas, dan jaringan pemasaran yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Perbedaan jumlah peserta didik, kondisi geografis, ketersediaan bahan baku, fasilitas produksi, serta kemampuan guru juga memengaruhi keberhasilan program.

Oleh karena itu, OSOP tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam. Pemerintah perlu memastikan bahwa target ekonomi tidak menjadi kewajiban yang memberatkan sekolah, khususnya sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Perbedaan Implementasi OSOP Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SMA dan SMK

Implementasi OSOP pada SMA dan SMK perlu dibedakan berdasarkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan.

SMK memiliki orientasi vokasional dan pengembangan kompetensi kerja sehingga program OSOP relatif lebih mudah diintegrasikan dengan kompetensi keahlian. Program keahlian tata boga dapat menghasilkan produk makanan, desain komunikasi visual dapat menghasilkan produk desain dan percetakan, bidang teknik dapat mengembangkan alat sederhana, sedangkan bidang pertanian dapat menghasilkan produk olahan pertanian.

Bahkan, proses pembangunan fasilitas pemasaran seperti NTT Mart dapat dijadikan bagian dari praktik pembelajaran apabila melibatkan peserta didik sesuai kompetensi keahliannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan OSOP dapat memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang keahlian peserta didik.

Sementara itu, SMA lebih menekankan pendidikan umum dan pengembangan kemampuan akademik. Karena itu, OSOP sebaiknya dilaksanakan melalui proyek pembelajaran lintas mata pelajaran. Produk yang dihasilkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan numerasi, literasi, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Dengan pendekatan tersebut, OSOP tidak menjadi kegiatan tambahan yang terpisah dari kurikulum, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran kontekstual.

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Implementasi OSOP di Sekolah Luar Biasa (SLB) membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan individual. SLB memiliki karakteristik peserta didik yang beragam, termasuk peserta didik dengan hambatan intelektual, pendengaran, penglihatan, fisik, maupun autisme. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing peserta didik.

Pendidikan di SLB tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan fungsional, komunikasi, kemandirian, kemampuan sosial, dan keterampilan vokasional. Dengan demikian, OSOP dapat menjadi sarana untuk memperkuat pembelajaran keterampilan hidup dan mempersiapkan peserta didik memasuki kehidupan bermasyarakat.

Produk yang dihasilkan tidak harus memiliki volume produksi besar atau standar komersial yang sama dengan produk sekolah reguler. Sekolah dapat mengembangkan kerajinan sederhana, karya seni, makanan ringan, tanaman, produk kreatif, atau hasil keterampilan lainnya sesuai kemampuan peserta didik.

Sebagai contoh, peserta didik dengan hambatan pendengaran dapat dilibatkan dalam kegiatan desain kemasan, pembuatan kerajinan, dan pemasaran visual. Peserta didik dengan hambatan intelektual dapat berlatih melakukan kegiatan sederhana seperti memilah bahan, mengemas produk, menempelkan label, atau merawat tanaman dengan pendampingan. Peserta didik dengan hambatan penglihatan dapat dilibatkan dalam aktivitas produksi yang sesuai dengan kemampuan sensorik dan keterampilan fungsionalnya.

Dalam pelaksanaannya, guru perlu menyusun aktivitas berdasarkan Program Pembelajaran Individual (PPI) atau perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penilaian keberhasilan tidak hanya didasarkan pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada perkembangan keterampilan, kemampuan mengikuti instruksi, kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi peserta didik.

Dengan demikian, target minimal Rp1,5 juta per tahun bagi SLB sebagaimana simulasi dalam rancangan program perlu dipahami secara proporsional. Target tersebut tidak boleh mengalahkan tujuan pendidikan individual peserta didik. Bahkan, apabila kemampuan produksi sekolah masih terbatas, keberhasilan pembelajaran tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Potensi OSOP terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain memiliki manfaat pendidikan, OSOP juga menarik untuk dianalisis dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, khususnya potensi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data jumlah satuan pendidikan yang digunakan dalam rancangan awal tulisan ini, Provinsi NTT memiliki 609 SMA, 306 SMK, dan 49 SLB. Dengan demikian, terdapat 964 satuan pendidikan yang berpotensi menjadi bagian dari pengembangan OSOP.

Apabila digunakan asumsi target minimal sebesar Rp5.000.000 per tahun untuk setiap SMA dan SMK serta Rp1.500.000 per tahun untuk setiap SLB, diperoleh simulasi sebagai berikut.

Berdasarkan simulasi tersebut, potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan mencapai Rp4.648.500.000 atau sekitar Rp4,65 miliar per tahun apabila seluruh sekolah mampu memenuhi target yang diasumsikan.

Namun, angka tersebut harus dipahami sebagai simulasi matematis berdasarkan target, bukan sebagai proyeksi keuntungan bersih ataupun PAD yang otomatis diterima pemerintah daerah. Perlu dibedakan antara nilai penjualan, biaya produksi, keuntungan bersih, dan kontribusi yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai PAD.

Sebagai contoh, apabila suatu sekolah menghasilkan penjualan sebesar Rp5 juta, jumlah tersebut belum tentu merupakan keuntungan sebesar Rp5 juta. Sekolah masih harus memperhitungkan biaya bahan baku, pengemasan, transportasi, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Keuntungan bersih baru dapat diketahui setelah seluruh biaya tersebut dikurangi dari pendapatan penjualan.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah target OSOP merupakan target omzet penjualan, keuntungan bersih, atau jumlah kontribusi yang harus disetorkan. Ketiga istilah tersebut memiliki makna dan konsekuensi pengelolaan keuangan yang berbeda.

Kedudukan OSOP dan Kontribusi Sekolah terhadap PAD

Salah satu pertanyaan penting dalam pelaksanaan OSOP adalah apakah sekolah memang memiliki kewajiban menyetorkan sebagian hasil penjualan produk kepada pemerintah daerah sebagai PAD.

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan memperhatikan kedudukan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan kewirausahaan di sekolah harus tetap mendukung tujuan pendidikan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta harus didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pasal 48 juga menekankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, PAD memiliki kategori penerimaan yang diatur secara khusus, termasuk lain-lain PAD yang sah.

Dengan demikian, tidak semua uang hasil penjualan produk sekolah dapat secara otomatis dikategorikan sebagai PAD. Pemerintah perlu menjelaskan dasar hukum, mekanisme penerimaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan OSOP. Perlu pula diperjelas apakah kegiatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama, pengelolaan unit usaha, atau bentuk tata kelola lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa sekolah telah berubah fungsi menjadi lembaga pencari pendapatan daerah. Sekolah memang dapat mengembangkan kegiatan produktif, tetapi kegiatan tersebut harus berada dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hasil penjualan produk akan dikelola. Apakah seluruh hasil penjualan disetorkan ke kas daerah, atau sebagian digunakan kembali untuk pembelian bahan baku, pengembangan fasilitas, dan keberlanjutan kegiatan produksi?

Jika peserta didik terlibat langsung dalam menghasilkan produk, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai bentuk penghargaan atau manfaat yang dapat mereka terima. Misalnya, melalui pengembangan fasilitas praktik, penyediaan bahan pembelajaran, penghargaan atas karya, atau skema insentif yang transparan dan sesuai ketentuan. Hal tersebut penting agar peserta didik tidak hanya menjadi pihak yang menghasilkan produk, tetapi juga memperoleh manfaat pendidikan yang nyata dari kegiatan tersebut.

NTT Mart: Ruang Komersialisasi atau Laboratorium Kewirausahaan?

Keterlibatan NTT Mart menjadi salah satu aspek penting dalam keberlanjutan program OSOP. Kehadiran NTT Mart menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong sekolah menghasilkan produk, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemasaran.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengembangkan NTT Mart berbasis sekolah, termasuk di SMK Negeri 2 Kupang. Dalam peluncurannya, NTT Mart diarahkan menjadi pusat pemasaran produk hasil karya peserta didik. Peserta didik juga diperkenalkan pada manajemen ritel, pemasaran digital, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan keuangan.

Namun, kehadiran saluran pemasaran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah produk sekolah memang diarahkan untuk diproduksi secara komersial dan dipasok secara berkelanjutan, ataukah NTT Mart hanya menjadi sarana pembelajaran dan proyek percontohan?

Jika orientasinya adalah komersial, pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan sekolah dalam menjaga konsistensi jumlah, kualitas, keamanan, dan kontinuitas produk. Sekolah tidak selalu memiliki kapasitas produksi yang sama dengan industri atau UMKM. Kegiatan pembelajaran juga mengikuti kalender akademik, sementara kebutuhan pasar dapat berlangsung sepanjang tahun.

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah sistem produksi berbasis klaster sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki kompetensi atau potensi produk sejenis dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai contoh, beberapa SMK yang memiliki program keahlian tata boga dapat membangun jaringan produksi makanan lokal dengan standar kualitas dan pengemasan yang disepakati bersama.

Sekolah juga dapat bermitra dengan UMKM atau kelompok masyarakat untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan kontinuitas produk. Dalam skema ini, sekolah tetap berperan sebagai pusat pembelajaran dan inovasi, sedangkan pelaku usaha membantu aspek produksi dan distribusi yang membutuhkan kapasitas lebih besar.

Dengan demikian, NTT Mart tidak harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan produksi peserta didik. NTT Mart dapat menjadi ruang pemasaran bersama yang mempertemukan produk sekolah, UMKM, komunitas, dan produsen lokal.

Pendekatan tersebut akan lebih realistis dan berkelanjutan dibandingkan menuntut setiap sekolah menghasilkan produk dalam jumlah besar secara mandiri.

Penguatan Potensi Lokal dan Pelestarian Kearifan Budaya NTT

Salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam OSOP adalah pengembangan produk berdasarkan potensi lokal dan kearifan budaya masyarakat NTT. Pemerintah perlu menyediakan pemetaan mengenai jenis industri, sumber daya alam, bahan baku lokal, keterampilan masyarakat, serta potensi ekonomi yang tersedia di setiap kabupaten dan kota.

Pemetaan tersebut dapat membantu sekolah menentukan produk yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sekolah di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk olahan hasil pertanian, sekolah di wilayah pesisir dapat mengeksplorasi potensi hasil laut, sedangkan sekolah di daerah yang memiliki tradisi tenun dapat mengembangkan produk kerajinan berbasis budaya lokal.

Namun, potensi lokal tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam. Pengetahuan tradisional, resep makanan, bahasa, seni, dan praktik budaya masyarakat juga merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif.

Contoh menarik dapat dilihat dari aktivitas komunitas Lakoat.Kujawas di wilayah Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Komunitas ini mengembangkan kegiatan pengarsipan pengetahuan lokal, pelestarian pangan tradisional, pengembangan literasi budaya, dan kewirausahaan sosial.

Salah satu perhatian komunitas tersebut adalah upaya menghidupkan kembali pengetahuan masyarakat tentang pangan lokal dan resep tradisional yang mulai terlupakan oleh generasi muda. Pengetahuan mengenai berbagai bahan pangan, cara pengolahan, dan tradisi kuliner tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif.

Sambal lu’at, misalnya, merupakan salah satu kekayaan kuliner masyarakat Timor yang dapat dikembangkan melalui penelitian mengenai variasi resep, bahan baku, teknik pengolahan, dan karakteristik lokalnya. Berbagai variasi sambal lu’at dapat menjadi objek pembelajaran sekaligus peluang pengembangan produk pangan lokal apabila prosesnya dilakukan bersama masyarakat pemilik pengetahuan tersebut.

Pengalaman Lakoat.Kujawas menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Pengetahuan tradisional tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang hanya disimpan dalam dokumentasi, tetapi dapat menjadi sumber inovasi dan pengembangan produk yang memiliki identitas daerah.

Dalam konteks OSOP, sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas budaya, tokoh adat, petani, pengrajin, dan aktivis pangan lokal untuk melakukan penelitian sederhana, wawancara, dokumentasi resep, kunjungan lapangan, serta pengembangan produk berbasis kearifan lokal.

Meski demikian, komersialisasi pengetahuan tradisional harus tetap memperhatikan hak masyarakat pemilik pengetahuan, persetujuan komunitas, dan pembagian manfaat yang adil. Jangan sampai program yang bertujuan mengembangkan ekonomi lokal justru mengambil pengetahuan budaya masyarakat tanpa melibatkan mereka.

Dengan demikian, OSOP berpotensi menjadi sarana untuk menghubungkan pendidikan, pelestarian budaya, penelitian lokal, dan kewirausahaan berbasis masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan dan Integrasi OSOP dengan Pembelajaran

Untuk memastikan keberhasilan OSOP, pemerintah perlu mengubah pendekatan implementasi dari sekadar target produksi menjadi penguatan pembelajaran kewirausahaan yang terintegrasi dengan kurikulum.

Dalam mata pelajaran Matematika, peserta didik dapat mempelajari perhitungan modal, biaya produksi, keuntungan, dan harga jual. Dalam Bahasa Indonesia, mereka dapat menyusun teks deskripsi produk, slogan, dan materi promosi. Dalam Bahasa Inggris, mereka dapat membuat label produk, deskripsi sederhana, dan promosi untuk memperkenalkan produk lokal kepada konsumen yang lebih luas. Dalam Informatika, peserta didik dapat membuat katalog digital, desain promosi, dan strategi pemasaran melalui media sosial. Sementara itu, mata pelajaran seni dapat berkontribusi melalui desain logo, kemasan, dan identitas produk.

Untuk SMK, integrasi dapat dilakukan melalui praktik sesuai kompetensi keahlian. Untuk SMA, pendekatan proyek lintas mata pelajaran dapat menjadi pilihan. Sementara itu, untuk SLB, kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan individual, kemampuan fungsional, dan tujuan pembelajaran masing-masing peserta didik.

Selain integrasi kurikulum, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu menyusun pedoman teknis OSOP yang menjelaskan tujuan, mekanisme pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta batasan tanggung jawab sekolah, guru, dan peserta didik. Pedoman tersebut juga perlu memperjelas kedudukan target pendapatan dan mekanisme kontribusi terhadap PAD.

Kedua, pemerintah perlu menyediakan data pemetaan potensi lokal dan jenis industri di setiap wilayah. Data tersebut dapat digunakan sekolah sebagai dasar dalam menentukan produk unggulan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan sumber daya daerah.

Ketiga, pemerintah perlu membangun kemitraan dengan UMKM, pelaku industri, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan organisasi masyarakat. Kemitraan dapat berbentuk pelatihan, kunjungan industri, pendampingan produksi, penelitian potensi lokal, dan pengembangan pemasaran.

Keempat, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, modal awal, fasilitas produksi, pengemasan, sertifikasi, branding, dan akses pasar. Dukungan tersebut sangat penting karena kendala usaha tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi barang, tetapi juga pada kualitas, keamanan produk, dan akses pemasaran.

Kelima, pemerintah perlu memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sekolah harus memperoleh kejelasan mengenai penggunaan hasil penjualan, biaya produksi, keuntungan, mekanisme penyetoran, serta kemungkinan pemanfaatan kembali pendapatan untuk keberlanjutan kegiatan pembelajaran.

Keenam, evaluasi program tidak boleh hanya menggunakan indikator pendapatan. Pemerintah juga perlu menilai perkembangan kompetensi peserta didik, inovasi produk, keterlibatan dunia usaha, pelestarian potensi lokal, keberlanjutan produksi, dan dampak program terhadap masyarakat.

Penutup

Program One School One Product merupakan kebijakan yang memiliki potensi besar untuk menghubungkan pendidikan dengan pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui program ini, sekolah dapat menjadi ruang pembelajaran kewirausahaan yang memperkenalkan peserta didik pada proses produksi, pengemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan potensi lokal.

Berdasarkan simulasi jumlah 609 SMA, 306 SMK, dan 49 SLB, potensi nilai ekonomi yang dapat dihasilkan mencapai sekitar Rp4,65 miliar per tahun dengan asumsi target minimal Rp5 juta untuk setiap SMA dan SMK serta Rp1,5 juta untuk setiap SLB. Namun, angka tersebut masih merupakan simulasi berdasarkan target dan tidak dapat langsung dianggap sebagai PAD tanpa kejelasan mekanisme serta dasar hukum pengelolaannya.

Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa OSOP tidak menggeser fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sekolah bukan semata-mata unit produksi, guru bukan tenaga produksi, dan peserta didik bukan pekerja yang harus memenuhi target ekonomi. Produk harus ditempatkan sebagai media pembelajaran, sedangkan nilai ekonomi merupakan hasil positif dari proses pendidikan yang dirancang secara tepat.

Pemerintah juga perlu memperkuat keterlibatan pelaku usaha, industri, UMKM, dan komunitas lokal agar OSOP tidak menjadi program yang dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Melalui kolaborasi tersebut, peserta didik dapat memperoleh pengalaman nyata, sementara produk lokal memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan OSOP tidak cukup diukur dari berapa banyak produk yang terjual atau berapa rupiah yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Keberhasilan yang lebih mendasar adalah sejauh mana program tersebut mampu membentuk peserta didik yang kreatif, mandiri, terampil, memiliki jiwa kewirausahaan, serta mampu mengenali dan mengembangkan potensi daerahnya. Dengan pendekatan yang fleksibel, inklusif, transparan, dan berbasis pembelajaran, OSOP dapat menjadi salah satu jalan untuk membangun pendidikan yang produktif sekaligus memperkuat ekonomi dan identitas lokal Nusa Tenggara Timur.