Arnoldus Risky Manek
Mahasiswa Prodi Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang
Media sosial telah berubah menjadi panggung utama bagi interaksi manusia modern, dan menghubungkan yang jauh menjadi lebih dekat. Media sosial memberikan ruang untuk bertukar gagasan, mengekspresikan emosi, serta memantau realitas global secara seketika (real-time).
Kendati menawarkan dan meningkatkan keterlibatan publik yang begitu luar biasa, kemudahan berekspresi ini kerap disalahartikan dan memicu kekaburan batas yang mengkhawatirkan antara kritik yang sehat dan ujaran kebencian (hate speech) yang didorong oleh sentimen personal maupun kelompok. Banyak warganet melontarkan reaksi secara langsung tanpa terlebih dahulu melibatkan pertimbangan akal budi.
Dampaknya, ruang digital kita semakin sering terjebak dalam emotivisme moral. Emotivisme Moral adalah titik di mana pendapat atau narasi moral tidak lagi dilihat sebagai argumen rasional yang bisa diuji kebenarannya, melainkan jadi ruang untuk melampiaskan emosi, melontarkan ujaran kebencian, atau menjadi ajang perundungan siber (cyberbullying). Fenomena ini bukan sekadar persoalan adab di dunia maya, melainkan krisis sosial yang nyata.
Berdasarkan laporan Digital Civility Index (DCI) oleh Microsoft yang dirilis pada Februari tahun 2021, tingkat kesopanan warganet Indonesia menduduki peringkat ke-29 dari 32. Data ini menunjukkan betapa rentannya ruang digital kita dari serbuan konten beracun. Obrolan publik yang seharusnya berbobot justru sering kali direduksi menjadi ajang perundungan siber (cyberbullying) dan pembunuhan karakter. Ketika jemari bertindak lebih cepat dari otak, batas antara mengkritik gagasan dengan menyerang pribadi seseorang semakin menjadi kabur.
Belajar dari Filsafat: Kenapa Kita Perlu Tahu Bedanya Moral dan Etika?
Untuk mengurai kekaburan etika digital ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi hukum semata seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan harus kembali merujuk pada fondasi pemikiran filosofis mengenai etika dan moral. Filsafat memberikan kerangka berpikir yang kokoh untuk membedakan mana tindakan yang benar secara moral dan mana yang sekadar reaktif secara emosional.
Dalam diskursus filsafat kontemporer, Kees Bertens memberikan pembedaan yang tajam antara moral dan etika. Moral diposisikan sebagai dimensi praktis dan normatif yang mengatur aturan perilaku baik-buruk secara konkret dalam kehidupan sehari-hari; ia adalah sistem nilai yang diwariskan atau disepakati.
Di sisi lain, etika berfungsi sebagai ilmu reflektif. Etika tidak langsung mengatakan “ini benar atau itu salah”, melainkan mempertanyakan mengapa sesuatu itu disebut baik atau buruk, serta dari mana keabsahan norma tersebut berasal. Senada dengan pemikiran tersebut, cendekiawan dan rohaniawan Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa etika adalah puncak filsafat yang bersifat otonom. Artinya, etika bukan sekadar khotbah agama, doktrin dogmatis, atau tradisi turun-temurun yang diterima begitu saja tanpa proses berpikir.
Etika menuntut kita untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab atas setiap pilihan moral, sekaligus jadi kompas untuk menentukan sikap di tengah zaman yang begitu kompleks. Di ruang digital, kebebasan untuk berpikir menggunakan akal sehat inilah yang sering kali mati suri karena kita terus ditekan untuk ikut arus, menyesuaikan dengan mayoritas, dan diprovokasi oleh algoritma media sosial.
Dari sudut pandang filsafat klasik dan skolastik, tindakan yang memiliki nilai moral seharusnya berasal dari aktus humanus, artinya tindakan yang lahir dari kesadaran penuh, kebebasan yang bertanggung jawab, serta pertimbangan akal budi yang matang. Ini berbeda jauh dengan aktus hominis, yaitu tindakan manusia yang bersifat biologis, otomatis, atau respons reaktif tanpa dipikirkan terlebih dahulu menggunakan akal budi.
Persoalan terjadi ketika reaksi warganet di medsos sekarang ini sering terjebak dalam aktus hominis: mengetik hujatan, menyebar hoaks, atau menghakimi sesama sekadar karena terbawa arus emosi sesaat (mob mentality). Oleh sebab itu, kritik yang sehat itu tidak boleh disamakan dengan aksi menjatuhkan, merendahkan, atau menyerang pribadi orang lain (ad hominem).
Kritik Sehat dan Lontaran Kebencian Itu Berbeda
Kritik yang sehat memiliki karakteristik yang jelas, yakni bersifat objektif karena berpijak pada data, fakta, dan substansi persoalan alih-alih subjektivitas; bersifat universal karena dapat diterapkan secara konsisten pada situasi serupa tanpa standar ganda; serta bersifat rasional karena dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi logis yang tahan uji serta terbebas dari dendam terselubung. Ketika seseorang mengkritik sebuah kebijakan publik, arah tujuannya adalah perbaikan sistem, transparansi, dan kemaslahatan bersama, bukan kepuasan ego untuk mempermalukan pihak lain di ruang publik.
Kritik yang pahit, tajam, atau menusuk sekalipun, selama disaring menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang, akan menjadi hal penting demi peradaban yang lebih maju. Kalau tanpa ada kritik yang objektif, kekuasaan atau lembaga-lembaga sosial akan cenderung untuk bertindak koruptif, jalan di tempat, dan anti-kritik.
Di Balik Layar Ada Tanggung Jawab Moral
Sebaliknya, ujaran kebencian yang hanya dibungkus alasan “kebebasan berpendapat” itu sebenarnya hanya kedok palsu yang justru merusak martabat manusia. Kebebasan tanpa ada etika hanya memunculkan tirani mayoritas dan menimbulkan perpecahan antarwarga negara. Sudah saatnya kita merawat keadaban digital (digital civility) dengan mengembalikan kritik ke marwah rasionalitasnya.
Ruang digital seharusnya dianggap sama seperti dunia nyata yang menuntut kesantunan dan tanggung jawab moral. Di balik setiap layar gawai dan jari yang mengetik, ada tanggung jawab moral yang besar terhadap sesama. Menjernihkan pikiran kritis di internet bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan hal yang wajib dilakukan agar kita tetap waras bersama dan teknologi bisa memajukan peradaban, bukan malah merusaknya.
