Surat Myscha untuk Presiden Prabowo: Ketika Anak SD Mengajari Negara Cara Mengelola MBG

- Jurnalis

Rabu, 29 April 2026 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Myscha, murid kelas 5 SDI Compang Ngeles, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

Myscha, murid kelas 5 SDI Compang Ngeles, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

Oleh: Ejhi Serlenso ( Warga Indonesia Yang Tinggal di Manggarai Timur) 

 

Ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang jadi solusi stunting dan penopang kualitas SDM, surat seorang siswi kelas 5 SD dari pelosok Manggarai Timur-NTT justru viral dan datang seperti tamparan.

 

Myscha, murid SDI Compang Ngeles, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, jelas sedang menolak makan gratis. Ia menolak karena rasa takut. Takut keracunan seperti yang ia tonton di TV. Takut program yang katanya “bergizi” justru berakhir di UGD. Dan yang paling menyakitkan: ia takut karena sampai hari ini, sepiring makanan dari program unggulan Presiden Prabowo itu bahkan belum pernah mampir ke mejanya.

 

Ironinya Program di Atas Kertas

 

Ini bukan soal Myscha tidak bersyukur. Ini soal negara yang belum hadir. SDI Compang Ngeles berada di wilayah 3T. Atapnya dari seng bekas, dindingnya rapuh, perpustakaan kekurangan buku. Di sekolah dengan kondisi seperti itu, MBG belum datang. Sementara di kota-kota, berita yang sampai ke Myscha justru soal keracunan massal dan dugaan sunat anggaran.

 

Myscha, dengan kepolosan anak SD, berhasil membedah 3 borok utama MBG di lapangan:

1. Tidak merata: 3T selalu jadi yang terakhir, kalau tidak dilupakan.

2. Tidak aman: Pengawasan mutu lemah, rantai distribusi panjang, rawan keracunan.

3. Tidak dipercaya : Ketika warga lebih percaya masakan Mama di rumah daripada masakan dari dapur umum program negara, ada krisis kepercayaan yang serius.

 

Usulan Myscha Lebih Waras dari Kebijakan

 

Yang membuat surat Myscha viral bukan cuma karena ia anak kecil. Tapi karena usulannya masuk akal: “Boleh tidak kalau uangnya saja yang dikasih langsung ke sekolah atau ke Mama Bapak saya?”

 

Ini namanya local wisdom. Pemerintah pusat harusnya sadar, Indonesia tidak bisa disamakan dari Sabang sampai Merauke. Selera makan anak di Rana Gapang beda dengan anak di Jakarta. Rantai pasok di Elar tidak sama dengan di Depok. Memaksakan satu model MBG untuk seluruh Indonesia adalah bentuk kemalasan berpikir.

 

Desentralisasi anggaran MBG ke sekolah atau komite orang tua dengan pengawasan ketat justru bisa memotong 3 masalah sekaligus: memangkas jalur distribusi rawan sunat, menjamin makanan sesuai selera lokal, dan menggerakkan ekonomi dapur warga sekitar sekolah.

 

Pendidikan Bukan Cuma Soal Perut Kenyang

 

Poin paling menohok dari Myscha adalah ketika ia bilang: “Saya yakin kalau guru sejahtera dan sekolah bagus, kami pasti jadi pintar. Nggak perlu takut keracunan juga.”

 

Anak kelas 5 SD ini paham, akar masalah pendidikan di 3T bukan cuma gizi. Tapi guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan. Atap bocor yang bikin buku basah tiap hujan. Perpustakaan tanpa buku. Memberi makan siang tapi membiarkan guru kelaparan dan sekolah ambruk adalah kebijakan yang timpang.

 

MBG penting, tapi jangan sampai jadi proyek mercusuar yang mengorbankan hal substansial. Jangan sampai anak 3T kenyang sehari, tapi bodoh selamanya karena gurunya resign dan sekolahnya roboh juga karna anaknya kekurangan perlengkapan sekolah seperti tas, buku, balpoin, seragam, sepatu dan perlengkapan lainnya.

 

Surat Ini Harus Sampai ke Meja Presiden

 

Surat Myscha adalah alarm. Jika pemerintah alergi kritik dari pengamat, mungkin suara polos anak 9 tahun bisa menembus dinding tebal birokrasi.

 

Presiden Prabowo tidak perlu marah. Beliau harus berterima kasih. Karena Myscha sudah melakukan kerja-kerja evaluasi yang mungkin tidak dilakukan oleh ribuan aparat di bawahnya: cek lapangan dengan hati.

 

Solusinya jelas:

1. Audit total MBG di NTT, terutama wilayah 3T. Buka data: mana yang sudah, mana yang belum, kenapa.

2. Uji coba skema desentralisasi di 10 sekolah 3T di Manggarai Timur. Beri wewenang ke sekolah kelola dana MBG, dengan pendampingan Dinas Kesehatan dan Kejaksaan.

3. Paket kebijakan 3T: MBG harus jalan bareng dengan SK pengangkatan guru 3T jadi PPPK, dan anggaran rehab sekolah rusak berat.

 

Myscha hanya minta haknya sebagai anak Indonesia: sekolah aman, guru sejahtera, perut tidak lapar, dan tidak takut keracunan. Jika negara bahkan tidak bisa memenuhi permintaan sepolos itu, lalu untuk siapa sebenarnya program MBG ini dibuat?

 

Jangan sampai kita kenyang melihat pencitraan, sementara anak-anak di Rana Gapang kelaparan menunggu keadilan.

Berita Terkait

8 Usul Saran untuk Program Magister Pedagogi Uniflor
Hari Raya di Tengah Tekanan Daya Beli : Antara Pertumbuhan Angka dan Realitas Dompet Rakyat
Mendorong Pemerintah Lebih Kreatif
Ijazah
Natal: Bahagia bagi Sebagian
Suharto: Pahlawan Nasional?
Urgensi Keadilan: Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat NTT Dalam Terang Perspektif John Rawls
Peran Teknologi Maju dalam Bidang Kesehatan: Mengubah Masa Depan Pelayanan Medis

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 08:59 WIB

Surat Myscha untuk Presiden Prabowo: Ketika Anak SD Mengajari Negara Cara Mengelola MBG

Senin, 23 Maret 2026 - 09:06 WIB

8 Usul Saran untuk Program Magister Pedagogi Uniflor

Rabu, 4 Maret 2026 - 09:10 WIB

Hari Raya di Tengah Tekanan Daya Beli : Antara Pertumbuhan Angka dan Realitas Dompet Rakyat

Jumat, 13 Februari 2026 - 17:20 WIB

Mendorong Pemerintah Lebih Kreatif

Senin, 29 Desember 2025 - 08:07 WIB

Ijazah

Berita Terbaru