Kupang, NTTPedia.id,- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS ) menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, hingga menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.
Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pendeta Merry Kolimon, mengaku bersyukur karena DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah melalui proses yang cukup panjang.
“Kami menerimanya sebagai sesuatu hal yang baik sekali. Mari kita mendukung pelaksanaan Undang-undang ini. Kita melawan semua bentuk pelecehan seksual terutama terhadap perempuan dan anak,” tegas Pendeta Merry, Minggu (24/4/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu Pdt Merry Kolimon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melindungi orang yang dikasihi dari tindakan pelecehan seksual.
Bahkan, Pendeta Merry juga meminta siapapun untuk melaporkan pelaku pelecehan seksual, meskipun pelaku tersebut merupakan orang dalam lingkungan terdekat.
Hal ini ditegaskan Pendeta Merry lantaran angka kasus pelecehan seksual, asusila dan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terhadap perempuan dan anak di NTT terbilang sangat tinggi.
Pendeta Merry menjelaskan, dengan angka kekerasan sesksual yang sangat tinggi, kaum perempuan dan anak perlu mengenali bentuk kekerasan seksual.
Selain itu, meminta masyarakat untuk memberi dukungan kepada korban baik dalam proses pemulihan, serta proses hukum terhadap pelaku.
Menurutnya, banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi hanya diselesaikan secara adat. Perempuan dan anak yang menjadi korban bahkan tidak ditegakan hak-haknya.
“Saat ini sudah ada Undang-undang yang melindungi, baik itu pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi korban. Mari semua pihak termasuk lembaga agama, mendukung penerapan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku,” tandasnya. (AP)
