Home / Tak Berkategori

Kepala BKD dipersekusi Timses, Gubernur Melki Sebut Timses Sudah bubar

- Jurnalis

Jumat, 10 Oktober 2025 - 10:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, NTTPedia.id,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Lakalena akhirnya buka suara terkait insiden Persekusi yang dialami Kepala Badan Kepegawaian (BKD), Yos Rasi. Yos Rasi di persekusi oleh oknum yang mengaku sebagai tim sukses (timses) paket Melki-Johni usail pelantikan eselon 3-4 belum lama ini.

 

Dalam sebuah video yang beredar di platform Facebook, Melki menegaskan bahwa tim sukses yang mendukung dirinya pada masa pilkada sudah tidak lagi berperan sejak pelantikan. Video yang diunggah itu tidak dijelaskan dalam momentum apa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Namun dalam video itu di maksudkan menanggapi maraknya perbincangan publik terkait adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam urusan pemerintahan, termasuk di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Baca Juga :  20 Warga Gunakan Layanan MPP di Saboak, Pajak Kendaraan Terkumpul Rp6 Juta

 

“Yang pasti tim Melki Johny itu sudah selesai sejak kita selesai juga dengan pelantikan. Jadi tim sukses itu sudah selesai bahkan sebelum pelantikan,” kata seperti dikutip dari video, Jumat, 10/10/2025.

 

Belakangan situasi sempat memanas di media sosial setelah muncul kabar Ketua BKD diteror oleh pihak yang disebut-sebut bagian dari tim Melki Johny. Menanggapi hal ini, Gubernur menegaskan semua proses di pemerintahan kini berjalan berdasarkan sistem yang berlaku.

 

Bahkan Yos Rasi dikaitkan dengan salah pasangan yaitu Ansy Lema-Jane Natalia. Yos dituduh oleh akun akun Facebook sebagai Tim Ansy-Jane yang gagal terpilih.

 

“Bahwa ada masukan dari teman-teman kami dulu menjadi tim sukses, tentu itu tidak bisa dihindari. Tapi semua kami tempatkan dalam sistem yang benar untuk memproses berbagai hal termasuk urusan seleksi jabatan eselon 3-4 kemarin,” tegasnya.

Baca Juga :  Erwin, Sosok di Balik VIR di NTT Hilang Bersama Komisi yang Tak Kunjung Cair

 

Melki juga meminta seluruh pihak, termasuk BKD dan unit terkait, menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar ke depan proses pemerintahan berjalan lebih baik.

 

“Yang terjadi kemarin harus jadi evaluasi terbaik bagi teman-teman di BKD dan yang lain untuk memperbaiki apa yang salah. Harus ada perbaikan berkelanjutan dari proses yang sudah dilalui,” ujarnya.

 

Menurutnya kritik dari masyarakat merupakan bagian penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

 

“Gubernur pun harus dievaluasi. Hampir setiap hari dikasih masukan, dari yang lunak sampai yang keras. Tapi itu vitamin bagi kami untuk memperbaiki diri,” pungkasnya.(AP)

Berita Terkait

Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas
Soal Ijin Penebangan Pohon di KHDTK Oelsonbai, BPJN NTT Sebut Itu Urusan Pemda
PAAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pajak Agen Asuransi
Kopda Anumerta Satria Taopan Gugur Ditembak KKB, Gubernur NTT Datangi Rumah Duka
Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Satu Anak Pelatih Valencia B yang Masih Hilang
Kodam IX/Udayana Klarifikasi Isu Viral Pengantaran Pelda Chrestian Namo ke Denpom Kupang
Tokoh Masyarakat Fatukoa Keluhkan Jalan Molo Oetun dan Titus Nau Tak Dikerjakan, Proyek Diduga Tak Sesuai Papan Informasi
Kecelakaan Laut Tewaskan Pelatih Valencia B, Polda NTT Tetapkan Nahkoda dan ABK Jadi Tersangka

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 16:23 WIB

Road to JFSS 2026: Pemerintah & Kadin Tegaskan Ketahanan Pangan jadi Prioritas

Selasa, 13 Januari 2026 - 11:06 WIB

Soal Ijin Penebangan Pohon di KHDTK Oelsonbai, BPJN NTT Sebut Itu Urusan Pemda

Senin, 12 Januari 2026 - 19:51 WIB

PAAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pajak Agen Asuransi

Sabtu, 10 Januari 2026 - 15:43 WIB

Kopda Anumerta Satria Taopan Gugur Ditembak KKB, Gubernur NTT Datangi Rumah Duka

Jumat, 9 Januari 2026 - 18:06 WIB

Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Satu Anak Pelatih Valencia B yang Masih Hilang

Berita Terbaru

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan agen asuransi yang dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum, menyusul pemberlakuan PMK-168/PMK.03/2023, implementasi Core Tax Administration System, serta munculnya tafsir keliru atas PMK 81/2024.

Berita

PAAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pajak Agen Asuransi

Senin, 12 Jan 2026 - 19:51 WIB