Kupang, NTTPedia.id,—Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada Senin (17/10) menggelar rapat koordinasi dengan segenap pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT). Berlangsung di lantai lima kantor pusat Bank NTT, hadir Abdul Haris selaku Kasatgas Korsup wilayah V KPK, bersama Abdul Jalil Marzuki, Handayani, Ardiansyah Putra dan Dayat Darwanto masing-masing selaku fungsional KPK.
Sementara dari pihak Bank NTT hadir Direktur Teknologi Informatika dan Operasional (TI & Ops), Hilarius Minggu, bersama tiga direksi lainnya yakni Direktur Kredit, Paulus Stefen Messakh, Direktur Dana dan Treasury, Yohanis Landu Praing dan Direktur Kepatuhan, Christofel Adoe. Sementara Direktur Utama, Harry Alexander Riwu Kaho, pada saat yang sama, memenuhi panggilan untuk mengikuti pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, bersama pimpinan Bank Indonesia. Ditengarai, pertemuan itu penting, terkait kondisi ekonomi NTT.
“Kedatangan kami kesini dalam rangka tugas pokok KPK terkait dengan tiga tugas pokok program pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan anti tindak pidana korupsi dan penindakan. Disini kami utamakan pada pencegahan,”tegas Abdul Haris membuka diskusi. Peranan BPD di Pemerintahan Dearah bagi KPK, sangat vital khususnya dalam rangka membantu identifikasi pendapatan asli daerah, pembinaan pengusaha UMKM, dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan tujuan kedepan Pemda-Pemda yang ada di NTT adalah Pemda yang mandiri.
“Dimana Pemda tersebut dapat melakukan pengelolaan baik penerimaan maupun pengeluaran tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Disinilah tugas BPD untuk membantu Pemda, khususnya untuk meningkatkan PAD,”tegas Haris.
Bahkan Satgas KPK pun saat itu mendalami implementasi penagihan sembilan pajak daerah ditambah retribusi, pajak kendaraan, PBB yang sudah menjadi tanggungjawab Bank Pembangunan Daerah yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemda.
“Terus terang, ini (kerjasama sembilan pajak daerah) rendah. Saya kemarin dari Flores, Sumba, dan saya ingin tau apakah semua sudah menggunakan sistem ini yakni aplikasi MPOS. Tolong sampaikan ke KPK Pemda mana saja yang belum mau Bank NTT kelola sembilan pajak daerah. Nanti sampaikan. Terus terang di NTT ini SDM Pemda itu lemah semua. Didorong, ditegur, baru datang. Saya bolak balik pak. Biar saya panggil ke KPK saja, kalau nggak mu dibina ya diselesaikan saja. Seperti itu. Nanti tolong komunikasikan Pemda-Pemda mana,”tegas Haris.
Laporkan
Redaksi
Youtube
