Kota Kupang, NTTPedia.id,- Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Lintas Sektor Lingkup Pemerintah Kota Kupang yang berlangsung di Hotel Kristal pada Rabu (15/04). Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Walikota Kupang, dr. Christian Widodo, bersama Wakil Walikota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc, serta dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan arah kebijakan dan percepatan program prioritas pembangunan Kota Kupang.
Dari hasil rapat bersama 42 perangkat daerah se-Kota Kupang termasuk perusahaan daerah, tercatat 108 keputusan yang berhasil dirumuskan, termasuk 12 lingkup kolaborasi yang bersifat strategis dan lintas sektor. Output tersebut mencakup berbagai inisiatif konkret, antara lain pembentukan kelompok kerja (Pokja), penguatan layanan publik terintegrasi, pengembangan sistem informasi, hingga pelaksanaan program inovatif berbasis kolaborasi antar perangkat daerah.
Beberapa output kunci yang dihasilkan antara lain pembentukan Pokja Penanggulangan Anak Jalanan, Pokja Pengelola Car Free Day (CFD), penyelenggaraan event budaya perdana Kota Kupang, penguatan layanan kesehatan berbasis Posyandu, serta pengembangan sistem informasi harga pasar dan inovasi daerah.
Dalam arahannya, Walikota Kupang menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap output yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi diwujudkan secara nyata dan terukur.
Menutup kegiatan tersebut, Walikota Kupang menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah langkah bersejarah.
“Pertemuan seperti ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Kota Kupang. Ini bukan sekadar rapat, tetapi akan menjadi legacy penting bagi perubahan Kota Kupang ke depan,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan integrasi lintas sektor yang kuat, Pemerintah Kota Kupang optimis seluruh output yang dihasilkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(AP)
