Oelamasi, NTTPedia.id,- Tenaga Ahli Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Simon Petrus Kamlasi (SPK), menegaskan program MBG tidak boleh dipandang semata sebagai program pemenuhan gizi bagi masyarakat. Lebih dari itu, program unggulan nasional tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat hingga ke desa-desa dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Penegasan itu disampaikan SPK saat melakukan kunjungan kerja dan pengawasan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kupang, Senin, 01/6/2026. Dalam kunjungan tersebut, SPK didampingi istrinya, Esther Meylani Siregar, serta tim pengawas Program MBG.
Rangkaian kunjungan dimulai dari Desa Toobaun, Kecamatan Amarasi Barat, kemudian dilanjutkan ke Desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Desa Muke, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, dan berakhir di Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oefeto.
Di setiap lokasi yang dikunjungi, SPK dan rombongan disambut secara adat melalui tradisi Natoni. Lantunan syair adat yang sarat makna menggambarkan penghormatan sekaligus harapan masyarakat terhadap keberhasilan program yang diyakini dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka.
Suasana penuh keakraban tampak dalam setiap pertemuan. SPK tidak hanya meninjau kesiapan dapur MBG, tetapi juga berdialog langsung dengan warga, tokoh adat, pemerintah desa, kelompok tani, hingga para pemuda setempat untuk mendengar berbagai aspirasi dan harapan masyarakat.
Menurut SPK, keberadaan dapur MBG harus memberikan dampak berlapis bagi masyarakat. Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, program ini juga harus menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta tenaga kerja lokal.
” Melalui sembilan dapur MBG yang sedang dibangun ini, kami berharap dapat membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang lebih baik sekaligus membuka kesempatan kerja bagi generasi muda di wilayah masing-masing,” ujar SPK.
Ia menjelaskan, sembilan dapur SPPG yang akan mulai beroperasi pada Juni 2026 di Kabupaten Kupang memiliki potensi besar dalam mendorong perputaran ekonomi desa. Setiap dapur diproyeksikan menyerap sekitar 47 tenaga kerja lokal, mulai dari tenaga pengolahan makanan, distribusi, administrasi hingga petugas pendukung lainnya.
Jika seluruh dapur beroperasi penuh, ratusan lapangan kerja baru akan tercipta bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap peluang kerja.
SPK juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang hadir melalui program tersebut. Ia mendorong para petani dan peternak lokal agar mampu menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pelaku ekonomi lokal.
” Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari program ini. Hasil pertanian, peternakan, dan berbagai komoditas lokal yang memenuhi standar kualitas bisa menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG. Dengan demikian, uang yang berputar dari program ini tetap berada di daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Kehadiran Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Desa Toobaun, Amoz Teuf, mengatakan program tersebut sangat dinantikan karena diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting.
Menurutnya, selain manfaat kesehatan, masyarakat juga melihat peluang ekonomi baru yang dapat tumbuh seiring beroperasinya dapur MBG di wilayah mereka.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Desa Muke, Jefri Kause. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap wilayah pedesaan melalui pembangunan dapur MBG.
” Kami menyambut baik program ini karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan gizi, kehadiran dapur MBG juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga,” ujarnya.
Dalam dialog bersama SPK, sejumlah pemuda Desa Muke juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi untuk memperkuat jaringan komunikasi dan internet di wilayah tersebut. Mereka berharap pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan beriringan dengan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, SPK menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan bukan hanya untuk memastikan program berjalan sesuai target, tetapi juga untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai potensi yang dapat dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan warga.
Pada kunjungan terakhir di Desa Kairane, SPK kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola SPPG agar Program MBG benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan desa.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Kita ingin program ini menjadi milik bersama. Ketika masyarakat ikut terlibat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” tegas SPK.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen SPK dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Kupang, sekaligus menjadikan program tersebut sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa.
