Kupang, NTTPedia.id – Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sistem digital dan kinerja keuangan luar biasa yang telah dicapai Bank NTT.
Menurut Bupati Simon, sistem digitalisasi yang diterapkan Bank NTT saat ini sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat.
Sebagai Bupati dan salah satu pemegang saham, ia mengaku sangat mendukung sistem digitalisasi yang diterapkan oleh Bank NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masuknya digitalisasi ini sangat membantu geliat ekonomi warga. Tentu saya sangat apresiasi,” ungkap Bupati Simon Nahak usai penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Bank NTT tentang pengelolaan keuangan daerah, Selasa 17 Mei 2022.
Selain mendukung sistem digitalisasi, Bupati Malaka juga memberikan apresiasi kepada pengurus dan manajemen Bank NTT yang dinilai berhasil dalam menata dan mengelola keuangan Bank NTT.
“Kami sampaikan apresiasi setingginya untuk Dirut Bank NTT dan seluruh jajarannya yang selama ini telah mengelolah bank ini secara baik,” kata Bupati Malaka.
Menurutnya, Kabupaten Malaka setidaknya memiliki empat potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.
Selain itu, pihaknya juga sedang membangun ekonomi rakyat, dengan menyiapkan berbagai makanan lokal, yang berlokasi di lapangan Betun.
“Sekarang kami sedang geliatkan ekonomi rakyat. Jadi bapak dan mama yang ingin ke Malaka tidak susah cari makanan. Di situ kami siapkan makanan lokal seperti jagung bose dan menu lokal lain. Ini difokuskan untuk pelaku UMKM,” jelasnya.
Melalui kerja sama yang dibangun bersama Bank NTT, Pemda Malaka berharap dapat memasarkan semua komoditi, khususnya beras, dimana pada karung beras akan terpampang logo Pemda Malaka dan Bank NTT.
“Kami sedang mengurus beras Nona Malaka. Dan saat ini kami dorong kerja sama dengan Bank NTT di Malaka. Jadi tugas bank itu mendesain casing dan logo, sehingga tinggal kita implementasikan melalui MoU yang hari ini kita tanda tangani,” pungkasnya.
Sementara itu Dirut Bank NTT, Harry Aleksander Riwu Kaho, dalam sambutannya mengatakan, kinerja Bank NTT terus mengalami peningkatan yang luar biasa, meski Provinsi NTT masih dalam transisi dan transmisi pandemi Covid-19.
“Kinerja keuangan Bank NTT di hari ke-17 bulan Mei tahun 2022, laba kita terus menunjukan peningkatan yang luar biasa. Semua operasional bank juga berjalan normal dan sehat,” ujar Dirut Aleks Riwu Kaho.
Berdasarkan asesmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT selama dua periode, tingkat kesehatan Bank NTT dari waktu ke waktu semakin mengarah ke arah yang jauh lebih bagus.
“Sekarang ini Bank NTT sangat sehat. Sehingga aktifitas kita juga semakin bertambah, ditambah lagi dengan perkembangan bank pada digitalisasi, karena OJK sendiri sudah ijinkan kita untuk full digitaslisasi,” jelasnya.
Meski demikian, kata Dirut Alex, pengalihan bank NTT ke sistem digitalisasi akan dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan modal dan perkembangan keuangan bank. “Jadi penyesuaian layanan digitalisasi akan kita lakukan sesuai kemampuan bank,” terangnya.
Dia menjelaskan, prioritas utama Bank NTT saat ini adalah terkait kontribusi terhadap semua Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan misi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi semua daerah di Provinsi NTT, termasuk Pemda Malaka.
“Sehingga kerja sama kita hari ini, selain membantu program Pemda Malaka, harus juga ada program lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan keuangan. Kami siap untuk ditugaskan sebagai fungai intermediasi,” ungkap Alex Riwu Kaho.
Bank NTT saat ini sedang dalam proses menerbitkan Imani, yang dapat membantu Pemda Malaka melakukan pungutan retribusi, karena pembayaran menggunakan Imani jauh lebih mudah, murah, cepat, aman dan handal.
“Sebagai contoh pembanding, di beberapa kabupaten itu masuk sampai pada retribusi pasar menggunakan alat bantu itu secara real time. Karena biaya pungutan langsung masuk ke rekening masing-masing Pemkab,” kata Dirut Alex.
“Karna dia menghilangkan biaya penerbitan karcis yang sudah diatur dalam Pergub maupun Perda, bahwa pemungutan per lapak dengan tarif Rp1.500 rupiah. Ini hanya untuk menertibkan pengelolaan yang selama ini belum tertib,” tandasnya. (*)
