Waikabubak, NTTPedia.id – Seluruh kepala daerah se-daratan Sumba berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Komitmen tersebut disepakati dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumba tahun 2025 yang berlangsung di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Rabu (23/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta mitra strategis daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adidoyo Prakoso mengatakan, HLM bertujuan memperkuat sinergi dan menyepakati langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan pangan, serta mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Dalam pembahasan HLM, seluruh peserta menekankan pentingnya penguatan produksi lokal sebagai kunci menjaga ketersediaan pasokan pangan di wilayah Sumba,” ujarnya.
Menurut Adidoyo Prakoso, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui pemberdayaan kelompok tani, distribusi benih unggul, serta kerja sama lintas kabupaten dalam pemasaran hasil pertanian.
Program lumbung pangan lokal dan efisiensi rantai pasok antarwilayah menjadi fokus utama guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pola konsumsi menuju produk pangan lokal yang lebih beragam juga terus digencarkan demi memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Di sisi kebijakan fiskal, para kepala daerah menyoroti pentingnya keseimbangan dan kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi. Keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran pusat menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi fokus utama,” jelas Adidoyo Prakoso.
Salah satu proyek strategis yang disoroti adalah rencana pengembangan tambak udang terintegrasi senilai Rp7,4 triliun di Kabupaten Sumba Timur yang diharapkan menjadi motor ekonomi baru di Pulau Sumba melalui kerja sama lintas daerah.
Belanja publik juga akan diarahkan pada kegiatan produktif seperti subsidi transportasi pangan, bantuan sosial tepat sasaran, dan dukungan terhadap pelaku UMKM agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pada aspek digitalisasi keuangan daerah, TP2DD se-Sumba melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah. Dalam pertemuan ini, Pemkab Sumba Barat meluncurkan aplikasi SIMPADA berbasis Android untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Kabupaten lain juga mengembangkan inovasi serupa seperti PBB online, e-retribusi, dan pembayaran non-tunai melalui QRIS yang terbukti meningkatkan efisiensi dan memperluas basis PAD.
Adidoyo Prakoso menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat sinergi TPID dan TP2DD di seluruh kabupaten Sumba.
Ia mengungkapkan bahwa inflasi Pulau Sumba masih berada di bawah rata-rata nasional, meskipun tekanan terbesar berasal dari komoditas pangan seperti ikan dan daging ayam.
“Penguatan perencanaan tanam berbasis perubahan cuaca, pemanfaatan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal,” ungkap Adidoyo.
Adidoyo Prakoso juga menekankan pentingnya penerapan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) serta adopsi kanal pembayaran non-tunai untuk memperkuat transparansi fiskal daerah.
Menutup kegiatan, HLM menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi TPID dan TP2DD se-Sumba.
Diantaranya, pembentukan lumbung pangan lokal, pemantauan stok dan harga pangan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kerja sama antar daerah (KAD).
Untuk mendukung digitalisasi, peserta sepakat menyusun Roadmap P2DD 2026–2030 yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, memperkuat elektronifikasi transaksi, dan memperluas infrastruktur internet di wilayah yang masih mengalami blindspot.
Kegiatan HLM se-Sumba 2025 ini diharapkan menjadi momentum memperkokoh sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus mempercepat transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.
