Kupang, NTTPedia.id,- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan test of operation SP2D Online menggunakan layanan Cash Management System (CMS) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Sabtu (1/3/2026) di Kupang.
Hadir pada kesempatan itu,Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla, Direktur Umum dan SDM, Rahmat Saleh, Direktur Kredit, Aloysius Geong, Direktur Kepatuhan, Cristofel Adoe, Direktur Keuangan dan Treasury, Heru Helbianto dan Pinca Bank NTT Waitabula, Yustinus Dunga.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah secara aman dan terintegrasi.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi SP2D Online berbasis CMS bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan ini juga sejalan dengan program nasional dalam penerapan transaksi non-tunai di pemerintahan daerah, sekaligus menjadi upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan berbasis digital.
“Implementasi ini memiliki tujuan strategis, yakni mendukung integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem perbankan secara efektif dan terkontrol, mempercepat penyerapan anggaran, serta memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab SBD berkomitmen memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai perencanaan. Bahkan, pihaknya telah menetapkan target penyerapan anggaran secara bertahap setiap triwulan.
Pada triwulan pertama, penyerapan ditargetkan sekitar 20 persen. Triwulan kedua meningkat menjadi 50 persen, triwulan ketiga di atas 80 persen dan triwulan keempat harus tuntas 100 persen.
“Dengan penajaman sistem ini, kami berharap penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan proses transaksi menjadi lebih efisien,” tegasnya.
Ratu Wulla juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera beradaptasi dengan sistem transaksi digital tersebut. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai, tetapi juga komitmen, integritas, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara disiplin dan bertanggung jawab.(AP)
