Kefamenanu, NTTPedia.id, – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) saat ini tengah melakukan pembangunan landasan pacu Bandara Sasi di Kota Kefamenanu. Progres pekerjaan tersebut bahkan telah beredar luas di media sosial.
Namun pembangunan bandara yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu ternyata belum tercantum dalam dokumen APBD TTU Tahun Anggaran 2026 yang dibahas bersama DPRD TTU.
Ketua DPRD TTU, Kristo Efi, menjelaskan bahwa pekerjaan fisik yang sedang berlangsung bukan menggunakan dana APBD.
“Terkait pekerjaan fisik yang saat ini berlangsung di lapangan, khususnya pembangunan landasan pacu menggunakan agregat, diperoleh informasi bahwa hal tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga yang memiliki kepedulian agar TTU memiliki Bandara Sasi,” kata Kristo saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 04/02/2026).
Ia menegaskan, dalam dokumen APBD Murni Tahun Anggaran 2026, DPRD TTU belum pernah membahas rencana pembangunan Bandara Sasi. Wacana tersebut kata dia, baru muncul pada akhir Desember 2025 setelah penetapan APBD dilakukan.
“ Dalam APBD Murni 2026 belum ada pembahasan terkait Bandara Sasi, sehingga tidak termuat dalam dokumen anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, Kristo menyebut DPRD pada prinsipnya mendukung wacana pembangunan bandara demi kemajuan Kabupaten TTU. Saat ini, menurutnya, Pemda tengah melakukan kajian dari aspek teknis maupun nonteknis.
“Hasil kajian itu nantinya akan menjadi pedoman bagi DPRD untuk membahas lebih lanjut apabila Pemerintah Daerah memiliki komitmen menghadirkan bandara di Kota Kefamenanu,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat penggunaan APBD TA 2026 untuk pembangunan Bandara Sasi.
DPRD, lanjutnya, masih menunggu hasil kajian resmi dari Pemerintah Daerah. Selain itu, rencana pembangunan bandara juga harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten TTU, RTRW, serta RDTL dari Kementerian ATR RI.
“Kehadiran bandara di Kota Kefamenanu dipandang sebagai upaya menghadirkan lompatan peradaban baru bagi TTU. Ke depan, DPRD juga akan menghitung kemampuan keuangan daerah, khususnya ruang fiskal dalam APBD Kabupaten TTU pada tahun-tahun mendatang, sebelum mengambil keputusan terkait dukungan anggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Kristo menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berencana melakukan pergeseran anggaran dalam DPA dua OPD pada APBD TA 2026 untuk kepentingan pengamanan aset, yakni pembangunan pagar keliling serta pekerjaan jalan lingkungan sebagai pengganti akses jalan masyarakat yang selama ini menggunakan Lapangan Sasi sebagai jalur penghubung.
“Pergeseran anggaran tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan Permendagri dan menjadi domain Pemerintah Daerah. DPRD nantinya akan menerima pemberitahuan resmi terkait hal tersebut dan saat ini masih menunggu surat resmi dari Pemda TTU,” ujar Ketua DPD Golkar TTU ini.
Terkait kemungkinan penganggaran dalam APBD Perubahan 2026, Kristo menyebut hal itu dimungkinkan oleh regulasi apabila terjadi perubahan skala prioritas pemerintah.
“Sesuai regulasi, perubahan anggaran dapat dilakukan apabila terdapat perubahan skala prioritas pemerintah yang kemudian dimasukkan dalam Renja Perubahan OPD, menjadi bagian dari Perubahan RKPD, KUA-PPAS Perubahan hingga akhirnya dibahas bersama antara Pemerintah dan DPRD dalam APBD Perubahan,” pungkasnya.(AP)
