Bajawa, NTTPedia.id,- Pemanfaatan teknologi digital kian merambah pengelolaan keuangan daerah. Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, upaya memperkuat transparansi dan efisiensi penerimaan daerah kini ditempuh melalui digitalisasi pembayaran retribusi pasar.
Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggandeng Bank NTT untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai berbasis aplikasi Android. Inisiatif ini mulai diujicobakan di Pasar Aimere pada Jumat, 7 Maret 2026, dan akan diperluas ke sejumlah pasar lain dengan aktivitas perdagangan tinggi.
Kepala Bapenda Ngada, Wili Ajo, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi, baik pajak maupun retribusi, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Selain mendorong akuntabilitas, penerapan sistem non-tunai juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja daerah oleh Bank Indonesia.
“Melalui sistem ini, setiap transaksi tercatat secara real time. Kami bisa mengetahui secara pasti jumlah retribusi yang masuk setiap hari,” ujar Wili.
Skema yang diterapkan relatif sederhana. Setiap pedagang dibekali kode QR yang memuat identitas serta besaran retribusi sesuai luas dan jenis lapak. Petugas pemungut cukup memindai kode tersebut menggunakan perangkat telepon pintar. Nilai tagihan akan otomatis muncul dalam aplikasi, sekaligus terhubung dengan sistem perbankan.
Bagi pemerintah daerah, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan akurasi data penerimaan, tetapi juga menekan potensi kebocoran serta mengurangi biaya operasional, terutama pengadaan karcis manual. Seluruh transaksi yang tercatat dapat langsung dipantau melalui dashboard yang disediakan pihak bank.
Kepala Bank NTT Cabang Bajawa, Devideris D. Harri Seso, menyebut sistem ini mempercepat proses penagihan sekaligus memastikan integrasi data antara petugas lapangan dan pemerintah daerah.
“Begitu transaksi dilakukan, datanya langsung masuk dan bisa dipantau. Ini membuat proses lebih efisien dan transparan,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi, Bank NTT menyiapkan perangkat berupa telepon pintar dan printer bluetooth yang digunakan petugas untuk mencetak bukti pembayaran di lokasi.
Di sisi lain, respons pedagang cenderung positif. Kristina Irene Anu, salah satu pedagang di Pasar Aimere, menilai sistem digital memberi kepastian dalam pembayaran. Selama ini, menurut dia, terdapat pengalaman penagihan yang tidak selalu sesuai dengan ukuran lapak.
“Dengan sistem ini, kami bisa langsung tahu berapa yang harus dibayar. Lebih jelas dan terbuka,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya edukasi berkelanjutan, terutama bagi pedagang yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Tanpa pemahaman yang memadai, efektivitas sistem dikhawatirkan belum optimal.
Ke depan, digitalisasi retribusi pasar di Ngada diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi lokal yang lebih inklusif dan modern. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan memastikan kesiapan infrastruktur dan literasi digital, agar manfaat sistem ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku pasar.
