Kupang, NTTPedia.id,- DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Paripurna ke-84 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/8/2026).
Rapat paripurna tersebut diikuti Gubernur NTT Melki Laka Lena secara virtual melalui Zoom.
Melki mengikuti rapat dari Flores di tengah agenda pemerintah memantau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa. Ia tidak dapat hadir secara langsung di ruang rapat DPRD NTT karena terkendala penerbangan menuju Kupang.
Dalam kesempatan tersebut, Melki menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT karena tidak dapat menghadiri rapat secara langsung.
Ia menjelaskan, sejak sekitar pukul 16.00 WITA dirinya telah menunggu penerbangan Wings Air menuju Kupang. Namun, penerbangan mengalami beberapa kali penundaan sehingga dirinya tidak dapat tiba sesuai jadwal.
Pemerintah Provinsi NTT juga telah berupaya mencari alternatif penerbangan lain. Namun, pilihan tersebut tidak memungkinkan karena sejumlah kendala.
Meski demikian, Melki tetap mengikuti agenda Paripurna DPRD NTT secara virtual. Kehadirannya melalui Zoom memastikan komunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD tetap berjalan dalam pembahasan agenda perubahan anggaran daerah.
Melki dalam rapat tersebut juga menyampaikan perkembangan penanganan masyarakat terdampak gempa di Flores.
Ia mengatakan, keberadaannya di Flores berkaitan dengan upaya pemerintah memantau langsung kondisi masyarakat di sejumlah lokasi pengungsian.
Gubernur bersama jajaran pemerintah turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bantuan dan penanganan berjalan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi memiliki jumlah pengungsi sekitar 1.500 orang.
Menurut Melki, kehadiran pemerintah secara langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan warga dapat segera direspons.
Selain memantau lokasi pengungsian, Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam penanganan dampak gempa.
Sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah, termasuk Manggarai Timur dan daerah lainnya yang terdampak.
Rapat Paripurna ke-84 DPRD NTT menjadi bagian dari agenda kelembagaan DPRD dalam menjalankan pembahasan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perubahan anggaran daerah.
Di tengah berbagai kondisi yang dihadapi pemerintah daerah, agenda DPRD tersebut tetap berjalan. Pemerintah provinsi juga memastikan pembahasan bersama DPRD dapat terus dilaksanakan.
Melki mengatakan, selain penanganan di lapangan, pemerintah provinsi tetap menjalankan koordinasi internal bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat-rapat khusus bersama pimpinan OPD dilakukan hingga malam hari untuk membagi tugas dan memastikan penanganan masyarakat berjalan.
“Kami memastikan bahwa kami juga bekerja malam ini. Rapat-rapat khusus sampai jam 12 malam bersama semua pimpinan OPD untuk seluruh tim. Kita berbagi tugas,” ujar Melki.
Ia menegaskan pemerintah provinsi terus bekerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam menangani kondisi masyarakat di Flores.
Rapat Paripurna DPRD NTT ke-84 kemudian tetap berlangsung dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Agenda tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan perubahan anggaran daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT.
