Sekjen DPP KAI: Organisasi Wajib Dampingi Anggota

- Jurnalis

Rabu, 26 Agustus 2026 - 20:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, NTTPedia.id – Sekjen DPP KAI Apolos Djara Bonga mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab organisasi terhadap anggota KAI yang menghadapi persoalan hukum maupun pengaduan etik.

“Siapa saja anggota DPD KAI yang dilaporkan, pasti saya turun untuk menyelesaikan. Apalagi Bhildat merupakan Wakil Sekjen KAI NTT,” ujar Apolos.

Meski memberikan pendampingan organisasi, Apolos menegaskan pihaknya tetap menghormati independensi Dewan Kehormatan KAI NTT dalam memeriksa laporan tersebut.

Apolos berharap proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada fakta dan ketentuan kode etik yang berlaku.

Menurut Apolos, persoalan yang diadukan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan profesional antara advokat dan klien dalam penanganan perkara.

Ia menjelaskan, seorang klien tentu memiliki keinginan agar perkaranya dimenangkan. Namun, keinginan tersebut tetap harus ditempuh melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum.

“Kalau keinginan klien melanggar hukum dan tidak bisa dilakukan oleh advokat, jangan salahkan advokat. Seorang pengacara juga terikat dengan hukum dan kode etik,” tegasnya.

Apolos juga menekankan bahwa menang atau kalah dalam suatu perkara tidak serta-merta menjadi dasar untuk menghilangkan kewajiban pembayaran honorarium advokat apabila sebelumnya telah disepakati bersama.

“Menang atau kalah harus dibayar honorarium sesuai kesepakatan, karena orang bekerja,” katanya.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan KAI NTT dan meminta seluruh pihak menghormati mekanisme organisasi.

“Kita serahkan kepada Dewan Kehormatan untuk memeriksa. Saya tidak mau melakukan framing. Mereka harus berdiri objektif dan melihat kebenaran sesuai kode etik,” ujarnya.

Dokumen Diterima Pengurus DPD KAI NTT
Berdasarkan pantauan di lokasi, saat Bhildat Thonak hadir untuk menyerahkan jawaban tertulis dan alat bukti, Ketua DPD KAI NTT maupun jajaran Dewan Kehormatan tidak terlihat berada di kantor.

Dokumen tersebut kemudian diterima oleh pengurus DPD KAI NTT. Selanjutnya, jawaban tertulis dan alat bukti yang telah diserahkan akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan Izhak Rihi kepada Dewan Kehormatan/Etik KAI NTT.

Berita Terkait

Kelurahan Kolhua Perkuat Gotong Royong Warga, Bank Sampah dan Festival Budaya Jadi Ruang Kebersamaan
Pemkot Kupang Dorong Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga, Camat Maulafa Tekankan Disiplin Warga
Reses di Maulafa, Viktor Laiskodat Janjikan Empat Sumur Bor hingga Program Pendidikan Anak
Pemkot Kupang Dorong Pembangunan Berbasis Partisipasi Warga, Lurah Liliba Perkuat Gotong Royong
Pemkot Kupang Dorong Pembangunan Partisipatif, Camat Maulafa Libatkan Warga dalam Perencanaan
Maisie A.C Nahas Bawa Nama NTT ke Panggung Budaya Indonesia–Malaysia 2026
BRI Serahkan Ambulans untuk Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan di Ruteng
Kepemimpinan Cris Widodo, Kota Kupang Raih Penghargaan Nasional dari Kemenkes

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:24 WIB

Kelurahan Kolhua Perkuat Gotong Royong Warga, Bank Sampah dan Festival Budaya Jadi Ruang Kebersamaan

Rabu, 4 November 2026 - 08:13 WIB

Pemkot Kupang Dorong Pengelolaan Sampah dari Rumah Tangga, Camat Maulafa Tekankan Disiplin Warga

Selasa, 3 November 2026 - 21:27 WIB

Reses di Maulafa, Viktor Laiskodat Janjikan Empat Sumur Bor hingga Program Pendidikan Anak

Selasa, 3 November 2026 - 20:09 WIB

Pemkot Kupang Dorong Pembangunan Partisipatif, Camat Maulafa Libatkan Warga dalam Perencanaan

Senin, 2 November 2026 - 11:16 WIB

Maisie A.C Nahas Bawa Nama NTT ke Panggung Budaya Indonesia–Malaysia 2026

Berita Terbaru