Kupang, NTTPedia.id,- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong adanya koordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak Gempa Flores.
Dorongan tersebut disampaikan Melki dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores yang diselenggarakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang, Jumat (04/09/2026.
Melki mengatakan Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata terhadap stabilitas ekonomi NTT.
Daratan Flores, menurutnya, merupakan salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT. Ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian rusak dan aktivitas pasar terganggu, dampaknya langsung terasa pada rantai pasok di seluruh wilayah NTT.
Gubernur Melki menegaskan terdapat dua tantangan besar yang harus diantisipasi bersama selama masa tanggap darurat dan pascagempa Flores, yakni potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi NTT pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59 persen secara tahunan atau year-on-year, masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan inflasi Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,43 persen.
Selain inflasi, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi NTT di tengah dampak bencana. Pada triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTT tercatat tumbuh sebesar 5,01 persen secara year-on-year.
Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,38 persen, sementara struktur perekonomian NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,40 persen.
Sepanjang tahun 2026, pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54 persen. Namun, dampak Gempa Flores berpotensi memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor produktif yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, Melki menekankan pentingnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan ekonomi secara cepat. Pendataan kerusakan terhadap aset UMKM, pasar tradisional dan sektor informal, menurutnya, harus segera dilakukan secara menyeluruh.
Berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak juga perlu dipersiapkan, termasuk bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan modal usaha mikro.
Melki juga mendorong adanya koordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.
” Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memastikan forum ini menghasilkan rumusan yang konkret dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” katanya.
Pada tahap rehabilitasi, Melki menekankan pentingnya penguatan kembali sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan dalam situasi pascabencana, serta pemanfaatan pemasaran digital menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha kembali bangkit.
Akses terhadap modal dengan skema yang lebih ringan juga perlu menjadi perhatian, termasuk dukungan peralatan kerja bagi petani, nelayan dan pelaku usaha kecil.
Melki mengatakan proses pemulihan pascagempa harus menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.
” Kita harus mampu mengubah tantangan bencana ini menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi NTT yang lebih tangguh dan resilien terhadap ancaman bencana di masa depan,” katanya.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat koordinasi dan FGD tersebut dapat menjadi peta jalan bersama dalam membangun kembali kehidupan ekonomi masyarakat terdampak dan ekonomi NTT pada umumnya.
